DONATE

Sabtu, 1 Mei 2010

Koleksi Kertas Kerja Tentang Takhrij Hadis dan Tafsir

ILMU TAKHRIJ DAN STUDI SANAD

Pengertian Takhrij

Takhrij menurut bahasa mempunyai beberapa makna. Yang paling mendekati di sini adalah berasal dari kata kharaja ( خَرَجَ ) yang artinya nampak dari tempatnya, atau keadaannya, dan terpisah, dan kelihatan. Demikian juga kata al-ikhraj ( اْلِإخْرَج ) yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya. Dan al-makhraj ( المَخْرَج ) artinya artinya tempat keluar; dan akhrajal-hadits wa kharrajahu ( أَخْرَجَ اْلحَدِيْثَ وَخَرَّجَهُ ) artinya menampakkan dan memperlihatkan hadits kepada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya.

Takhrij menurut istilah adalah menunjukkan tempat hadits pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadits tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan.

Sejarah Takhrij Hadits

Penguasaan para ulama terdahulu terhadap sumber-sumber As-Sunnah begitu luas, sehingga mereka tidakmerasa sulit jika disebutkan suatu hadits untuk mengetahuinya dalam kitab-kitab As-Sunnah. Ketika semangat belajar sudah melemah, mereka kesulitan untuk mengetahui tempat-tempat hadits yang dijadikan sebagai rujukan para ulama dalam ilmu-ilmu syar'i. Maka sebagian dari ulama bangkit dan memperlihatkan hadits-hadits yang ada pada sebagian kitab dan menjelaskan sumbernya dari kitab-kitab As-Sunnah yang asli, menjelaskan metodenya, dan menerangkan hukumnya dari yang shahih atas yang dla'if. Lalu muncullah apa yang dinamakan dengan "Kutub At-Takhrij" (buku-buku takhrij), yang diantaranya adalah :

1. Takhrij Ahaadits Al-Muhadzdzab; karya Muhammad bin Musa Al-Hazimi Asy-Syafi'I (wafat 548 H). Dan kitab Al-Muhadzdzab ini adalah kitab mengenai fiqih madzhab Asy-Syafi'I karya Abu Ishaq Asy-Syairazi.

2. Takhrij Ahaadits Al-Mukhtashar Al-Kabir li Ibni Al-Hajib; karya Muhammad bin Ahmad Abdul-Hadi Al-Maqdisi (wafat 744 H).

3. Nashbur-Rayah li Ahaadits Al-Hidyah li Al-Marghinani; karya Abdullah bin Yusuf Az-Zaila'I (wafat 762 H).

4. Takhrij Ahaadits Al-Kasyaf li Az-Zamakhsyari; karya Al-Hafidh Az-Zaila'I juga (Ibnu Hajar juga menulis takhrij untuk kitab ini dengan judul Al-Kafi Asy-Syaafi fii Takhrij Ahaadits Asy-Syaafi).

5. Al-Badrul-Munir fii Takhrijil-Ahaadits wal-Atsar Al-Waqi'ah fisy-Syarhil-Kabir li Ar-Rafi'I; karya Umar bin 'Ali bin Mulaqqin (wafat 804 H).

6. Al-Mughni 'an Hamlil-Asfaar fil-Asfaar fii Takhriji maa fil-Ihyaa' minal-Akhbar; karya Abdurrahman bin Al-Husain Al-'Iraqi (wafat tahun 806 H).

7. Takhrij Al-Ahaadits allati Yusyiiru ilaihat-Tirmidzi fii Kulli Baab; karya Al-Hafidh Al-'Iraqi juga.

8. At-Talkhiisul-Habiir fii Takhriji Ahaaditsi Syarh Al-Wajiz Al-Kabir li Ar-Rafi'I; karya Ahmad bin Ali bin Hajar Al-'Asqalani (wafat 852 H).

9. Ad-Dirayah fii Takhriji Ahaaditsil-Hidayah; karya Al-Hafidh Ibnu Hajar juga.

10. Tuhfatur-Rawi fii Takhriji Ahaaditsil-Baidlawi; karya 'Abdurrauf Ali Al-Manawi (wafat 1031 H).

Contoh :

Berikut ini contoh takhrij dari kitab At-Talkhiisul-Habiir (karya Ibnu Hajar) :

Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata,"Hadits 'Ali bahwasannya Al-'Abbas meminta kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam tentang mempercepat pembayaran zakat sebelum sampai tiba haul-nya. Maka Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam memberikan keringanan untuknya. Diriwayatkan oleh Ahmad, para penyusun kitab Sunan, Al-Hakim, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi; dari hadits Al-Hajjaj bin Dinar, dari Al-Hakam, dari Hajiyah bin 'Adi, dari 'Ali. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari riwayat Israil, dari Al-Hakam, dari Hajar Al-'Adawi, dari 'Ali. Ad-Daruquthni menyebutkan adanya perbedaan tentang riwayat dari Al-Hakam. Dia menguatkan riwayat Manshur dari Al-Hakam dari Al-Hasan bin Muslim bin Yanaq dari Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam dengan derajat mursal. Begitu juga Abu Dawud menguatkannya. Al-Baihaqi berkata,"Imam Asy-Syafi'I berkata : 'Diriwayatkan dari Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam bahwasannya beliau mendahulukan zakat harta Al-'Abbas sebelum tiba masa haul (setahun), dan aku tidak mengetahui apakah ini benar atau tidak?'. Al-Baihaqi berkata,"Demikianlah riwayat hadits ini dari saya. Dan diperkuat dengan hadits Abi Al-Bakhtari dari 'Ali, bahwasannya Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda,"Kami sedang membutuhkan lalu kami minta Al-'Abbas untuk mendahulukan zakatnya untuk dua tahun". Para perawinya tsiqah, hanya saja dalam sanadnya terdapat inqitha'. Dan sebagian lafadh menyatakan bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda kepada 'Umar,"Kami pernah mempercepat harta Al-'Abbas pada awal tahun". Diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dari hadits Abi Rafi'" (At-Talkhiisul-Habiir halaman 162-163).

METODE TAKHRIJ

Dalam takhrij terdapat beberapa macam metode yang diringkas dengan mengambil pokok-pokoknya sebagai berikut :

Metode Pertama, takhrij dengan cara mengetahui perawi hadits dari shahabat

Metode ini dikhususkan jika kita mengetahui nama shahabat yang meriwayatkan hadits, lalu kita mencari bantuan dari tiga macam karya hadits :

1. Al-Masaanid (musnad-musnad) : Dalam kitab ini disebutkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh setiap shahabat secara tersendiri. Selama kita telah mengetahui nama shahabat yang meriwayatkan hadits, maka kita mencari hadits tersebut dalam kitab al-masaanid hingga mendapatkan petunjuk dalam satu musnad dari kumpulan musnad tersebut.

2. Al-Ma'aajim (mu'jam-mu'jam) : Susunan hadits di dalamnya berdasarkan urutan musnad para shahabat atau syuyukh (guru-guru) atau bangsa (tempat asal) sesuai huruf kamus (hijaiyyah). Dengan mengetahui nama shahabat dapat memudahkan untuk merujuk haditsnya.

3. Kitab-kitab Al-Athraf : Kebanyakan kitab-kitab al-athraf disusun berdasarkan musnad-musnad para shahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf kamus. Jika seorang peneliti mengetahui bagian dari hadits itu, maka dapat merujuk pada sumber-sumber yang ditunjukkan oleh kitab-kitab al-athraf tadi untuk kemudian mengambil hadits secara lengkap.

Metode Kedua, takhrij dengan mengetahui permulaan lafadh dari hadits

Cara ini dapat dibantu dengan :

1. Kitab-kitab yang berisi tentang hadits-hadits yang dikenal oleh orang banyak, misalnya : Ad-Durarul-Muntatsirah fil-Ahaaditsil-Musytaharah karya As-Suyuthi; Al-Laali Al-Mantsuurah fil-Ahaaditsl-Masyhurah karya Ibnu Hajar; Al-Maqashidul-Hasanah fii Bayaani Katsiirin minal-Ahaaditsil-Musytahirah 'alal-Alsinah karya As-Sakhawi; Tamyiizuth-Thayyibminal-Khabits fiimaa Yaduru 'ala Alsinatin-Naas minal-Hadiits karya Ibnu Ad-Dabi' Asy-Syaibani; Kasyful-Khafa wa Muziilul-Ilbas 'amma Isytahara minal-Ahaadits 'ala Alsinatin-Naas karya Al-'Ajluni.

2. Kitab-kitab hadits yang disusun berdasarkan urutan huruf kamus, misalnya : Al-Jami'ush-Shaghiir minal-Ahaaditsil-Basyir An-Nadzir karya As-Suyuthi.

3. Petunjuk-petunjuk dan indeks yang disusun para ulama untuk kitab-kitab tertentu, misalnya : Miftah Ash-Shahihain karya At-Tauqadi; Miftah At-Tartiibi li Ahaaditsi Tarikh Al-Khathib karya Sayyid Ahmad Al-Ghumari; Al-Bughiyyah fii Tartibi Ahaaditsi Shahih Muslim karya Muhammad Fuad Abdul-Baqi; Miftah Muwaththa' Malik karya Muhammad Fuad Abdul-Baqi.

Metode Ketiga, takhrij dengan cara mengetahui kata yang jarang penggunaannya oleh orang dari bagian mana saja dari matan hadits

Metode ini dapat dibantu dengan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaadzil-Hadits An-Nabawi, berisi sembilan kitab yang paling terkenal diantara kitab-kitab hadits, yaitu : Kutubus-Sittah, Muwaththa' Imam Malik, Musnad Ahmad, dan Musnad Ad-Darimi. Kitab ini disusun oleh seorang orientalis, yaitu Dr. Vensink (meninggal 1939 M), seorang guru bahasa Arab di Universitas Leiden Belanda; dan ikut dalam menyebarkan dan mengedarkannya kitab ini adalah Muhammad Fuad Abdul-Baqi.

Metode Keempat, takhrij dengan cara mengetahui tema pembahasan hadits

Jika telah diketahui tema dan objek pembahasan hadits, maka bisa dibantu dalam takhrij-nya dengan karya-karya hadits yang disusun berdasarkan bab-bab dan judul-judul. Cara ini banyak dibantu dengan kitab Miftah Kunuz As-Sunnah yang berisi daftar isi hadits yang disusun berdasarkan judul-judul pembahasan. Kitab ini disusun oleh seorang orientalis berkebangsaan Belanda yang bernama Dr. Arinjan Vensink juga. Kitab ini mencakup daftar isi untuk 14 kitab hadits yang terkenal, yaitu :

1. Shahih Bukhari
2. Shahih Muslim
3. Sunan Abu Dawud
4. Jami' At-Tirmidzi
5. Sunan An-Nasa'i
6. Sunan Ibnu Majah
7. Muwaththa' Malik
8. Musnad Ahmad
9. Musnad Abu Dawud Ath-Thayalisi
10. Sunan Ad-Darimi
11. Musnad Zaid bin 'Ali
12. Sirah Ibnu Hisyam
13. Maghazi Al-Waqidi
14. Thabaqat Ibnu Sa'ad

Dalam menyusun kitab ini, penyusun (Dr. Vensink) menghabiskan waktunya selama 10 tahun, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan diedarkan oleh Muhammad Fuad Abdul-Baqi yang menghabiskan waktu untuk itu selama 4 tahun


 

PENYELEWENGAN TAFSIR DALAM MASYARAKAT DI MALAYSIA

Oleh : Muhammad bin Haji Ismail

Jabatan Pengajian Al-Qur'an dan As-Sunnah, UKM

 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

.الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

 
 

Sebelum memperkatakan sesuatu mengenai penyelewengan Tafsir Al-Qur'an di Malaysia terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang ta'rif tafsir dan perbezaan antara tafsir dan takwil juga kaedah-kaedah pentafsiran Al-Qur'an menurut cara yang betul serta ilmu-ilmu yang diperlukan bagi seseorang Mufassir (pentafsir). Semoga dengan garis panduan ini akan dapat menilai sesuatu tafsiran itu sama ada betul atau tidak.

 
 


 

Pengertian Tafsir Menurut Bahasa

 
 

At-Tafsir menurut bahasa :" كشف لمرا د " (menerangkan sesuatu).

Firman  Allah Ta'ala:

" ولا يأتونك إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا "


 

yang  bermaksud :

"Dan mereka tidak membawa kepada Mu sesuatu kata-kata ganjil (untuk menentangmu ) melainkan Kami bawakan kepada kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan itu "

 
 


 

Pengertian Tafsir Menurut Istilah

 
 

            Setengah ulama' berpendapat ilmu tafsir bukanlah sesuatu yang ilmu yang boleh ditafsirkan seperti ilmu-ilmu yang lain malah ilmu Tafsir lebih merupakan  ملكة(باكة) , kerana demikian cukuplah sebagai takrifan : Menerangkan Kalam Allah atau menerangkan lafaz-lafaz al-Qur'an dan mafhumnya.


 

            Walaubagaimanapun setengah ulama' cuba mentafsirkan 'Tafsir'  dengan berbagai takrif. Antaranya ialah takrif yang diberikan oleh Abu Hayyan dalam kitabnya 'al-Bahru al-Mahith' sebagai berikut:


 

 "Ilmu Tafsir ialah ilmu yang membicarakan tentang bagaimana hendak menuturkan perkataan-perkataan Al-Qur'an (dari segi tajwid) dan memberikan makna menurut keadaan perkataan dan hukuman-hukuman pada ketika ia satu perkataan (مفرد) dan pada ketika bersusun (مركب) dan makna-makna yang boleh diertikan pada ketika hakikat atau majaz. Juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh dan sabab nuzul.


 

Dari takrifan yang diberikan oleh Abu Hayyan di atas jelas menunjukkan bahawa mentafsirkan Al-Qur'an itu mengandungi penjelasan, huraian, cara membacanya mengikut tajwidnya, menghuraikan maksud-maksud ayat sesuai dengan keadaan perkataan ketika ( مفرد) dan pada ketika ( مركب) , menghuraikan makna-makna hakiki dan majazi dan menghuraikan ayat-ayat naskh dan mansukh juga sabab nuzulnya.

 
 

Pengertian Ta'wil menurut Istilah

 
 

Ta'wil menurut bahasa ialah rujuk (kembali). Manakala ertinya dari sudut Istilah ialah memalingkan makna sesuatu perkataan dari makna yang rajih (kuat) kepada makna yang marjuh ( dhaif ) berdasarkan kepada dalil-dalil yang disertakan.


 

Yang dimaksudkan dengan ta'wil disini ialah memalingkan makna sesuatu perkataan daripada makna asal kepada makna yang lain yang sesuai berdasarkan kepada dalil-dalil yang menunjukkan bahawa ia tidak sesuai diertikan dengan makna yang asal.

 
Antara Salafussoleh dan Ulamak Islam yang mentakwilkan ayat mutasyabihat :

1. Imam Malik dan Auza’i r.a.-yang mana mereka menta’wilkan ayat-ayat mutasyabihat dalam kondisi-kondisi tertentu:

bahawa, ta’wil bagi nuzul (turunnya) Allah s.w.t. ada dua ta’wil. Salah satunya (ta’wil Imam Malik r.a.) ialah: turutnya rahmat Allah s.w.t. urusan dan para malaikatNya…”

(Syarah Sahih Muslim 6/36-37)

2. Imam Ad-Dhihak r.a. dan Abu Ubaidah r.a. menta’wilkan firman Allah s.w.t.:

“Setiap benda akan musnah kecuali WajahNya”. Wajah Allah s.w.t. dalam ayat tersebut bermaksud: ZatNya.

(Daf’u Syibahu At-Tasybih oleh Imam Ibn Jauzi: 31).

3. Telah diriwayatkan secara ma’thur bahawa tafsiran sebahagian salafus soleh, terhadap ayat “Dia sentiasa bersama kamu di mana kamu berada” dengan makna, bersama makhluk dengan ilmuNya (bukan dengan zatNya).” (Dr Yusuf Al Qardhawi, Fusulun fil Aqidah: 84).

4. Dalam ayat

“Dan langit itu Kami (Allah) dirikan dengan ayydin (tangan-tangan dalam Bahasa Melayu)…”

Imam Ibn Abbas r.a. menta’wilkan aydin dengan makna kekuasaan. (Tafsir At-Tabari: 27/6)

5. Dalam ayat berbunyi: “Telah datang Tuhanmu” (Al-Fajr: 22), Imam Ahmad bin Hanbal r.a. telah menta’wilkannya dengan makna: telah datang pahala (dari) Tuhanmu” (Al-Bidayah wa An-Nihayah: 10/328)

6. Imam Mujahid r.a. menta’wilkan perkataan “janbi” (dalam maksud bahasa bererti pada sisi) Allah s.w.t., dalam ayat surah Az-Zumar ayat 56, dengan maksud: perintah Allah s.w.t.. (Tafsir At-Tabari 24/13).

7. Daripada Abu Hurairah RadiyaLlahu 'anhu bahawa RasuluLLah sallaLlahu 'alaihi wasallam bersabda :

يضحك ألله إلى رجلين يقتل أحدهما الأخر كلاهما يدخل ألجنة, فقالو كيف يا رسول الله؟ قال : يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتو ب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد

Ertinya : ALlah merahmati dua orang lelaki; salah seorang di antara keduanya membunuh yang lain, lalu kedua-duanya masuk syurga. Para sahabat radiyaLlahu 'anhum bertanya, Bagaimanakah boleh jadi begitu , wahai RasuluLlah?" Jawab baginda sallaLlahu 'alaihi wasallam, "Lelaki ini telah terbunuh pada jalan Allah, maka dia mati syahid. Kemudian si pembunuh tadi bertaubat kepada ALlah dan memeluk Islam, maka ALlah menerima taubatnya. Selepas itu dia pergi berperang pada jalan ALlah, maka dia mati syahid.



Imam al Bukhari telah mentakwilkan perkataan الضحك yang pada bahasa adalah ketawa dengan makna الرحمة rahmat (Al Asma' wa As Sifat, H 470, Dar Ihya' Al Turath al Arabi. Fath al Bari bi Syarh Sohih Al Bukhari Jilid 6 H : 123-124. Sahih Muslim bi Syarh Imam An Nawawi Jilid 15 H : 32-33.
 

Perbezaan antara Tafsir dengan Ta'wil

 
 

Para ahli Tafsir tidak sepakat dalam membezakan antara Tafsir dengan Ta'wil. Antara mereka ada yang mengatakan antara keduanya tiada perbezaan. Menurut Abu Thalib As-Sya'labi, Tafsir ialah menerangkan kedudukan sesuatu lafaz samada hakiki atau majazi. Manakala, Ta'wil ialah menerangkan makna Batin.


 

Dengan ini maka perkataan Ta'wil adalah diambil dari perkataan:  al-Awwal, ertinya rujuk. Ertinya, Ta'wil itu ialah merujukkan kepada natijah sesuatu  perkataan-perkataan. Contohnya: yadun (tangan) dita'wilkan kepada kekuatan / kekuasaan.

 
 

Terjemahan Al-Quran

 
 

Terjemahan menurut bahasa mempunyai dua pengertian :

           
 

Pertama :    memindahkan akan percakapan dari suatu bahasa kepada bahasa yang lain

  tanpa memberi keterangan dan penjelasan, serta menjaga susunan dan tertib     

  ayat. Ia bukanlah menukar makna bagi perkataan tetapi menukar akan lafaz

  semata-mata serta mengikut yang asalnya dengan sempurna dan inilah yang

  istilahnya dengan terjemahan Harfiah.

 
 

Kedua   :     mentafsirkan akan sesuatu percakapan dengan bahasa yang lain tanpa

 menjaga susunan dan tertibnya yang asal dan tidak menjaga kesempurnaan 

 maknanya tetapi terikat dengan yang asal. Ia hanya sebagai mengulas dan

 mentafsirkan perkataan asal dengan bahasa yang lain dan inilah yang

 diistilahkan dengan terjemah maknawiah ( terjemah makna ).

 
 

Perbezaan Antara Terjemah Harfiah Dan Terjemah Maknawiah:

 
 

1)     Terjemah Harfiah adalah terpisah dari yang asal dan tidak memerlukan kepada yang asal, kerana terjemahan itu sudah menepati yang asal dari segi makna. Adapun terjemah Maknawiah ia sentiasa terikat dengan yang asal kerana ia sebagai menghuraikan dan mentafsirkan yang asal.

2)     Terjemah Harfiah tidak boleh dimasukkan sebarang perkataan yang lain secara istidrod 1. Kerana terjemahan Harfiah ini mestilah menepati yang asal dalam segalanya dan apabila membaca terjemahannya maka seolah-olahnya membaca yang asal.

3)     Terjemahan Harfiah mestilah mengandungi makna-makna dan maksud yang asal.

4)     Terjemahan Harfiah mestilah dijaga susunan ayatnya seperti yang asal dan juga tertib ayatnya.

 
 

Menterjemahkan Quran secara Harfiah tidak mungkin dilakukan, kerana al-Quran mengandungi mkjizzat-mukjizat dari segi lafaz, makna, susunan dan lain-lain. Dengan demikian tidak mungkin dapat dipindahkan ke dalam bahasa yang lain dari bahasa Al-Quran kepada apa-apa yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran.


 

Adapun menterjemahkan al-Quran secara maknawiah dengan bahawa mentafsirkan al-Quran dengan bahasa yang lain daripada bahasa Arab yang diistilahkan dengan terjemah Tafsiriah maka harus dilakukan bila mencukupi syaratnya.

 
 

Terjemahan Tafsir

 
 

Apa yang dilakukan oleh para penterjemah al-Quran pada hari ini seperti pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian al-Quran keluaran Jabatan Perdana Menteri (Pusat Islam) dan lain-lain adalah termasuk di dalam erti kata terjemah tafsiriah kerana ia menerangkan maksud al-Quran dengan bahasa yang lain dari bahasa Al-Quran tanpa menjaga susunan asal bagi Al-Quran dan tidak pula merangkum semua makna yang dimaksudkan oleh al-Quran dan ia tidak lebih dari erti tafsiran bagi ayat-ayat al-Quran sekadar kemampuan dan mentafsirkan al-Quran adalah diharuskan bagi mereka yang mencukupi bagi syarat-syarat seorang mufassir.

 
 

Muktazilah

 
 

Muktazilah adalah satu dari mazhab-mazhab akidah yang diasaskan oleh Wasil bin 'Ata' dalam tahun 80 Hijrah dan wafat dalam tahun 130 Hijrah iaitu dalam masa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik.


 

Wasil bin 'Ata' adalah murid kepada Hasan al-Basri. Beliau telah menarik diri dari majlis gurunya lalu mengasaskan muktazilahnya.

 
 

Beberapa contoh tafsiran Muktazilah

           
 

Muktazilah menafikan orang-orang beriman dapat melihat Allah di dunia dan di akhirat. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala:

 
 

"قال رب أرنى أنظر إليك قال لن ترانى " 2

yang bermaksud:


 

"Maka Nabi Musa dengan berkata: wahai tuhan ku perlihatkanlah kepadaku zat Mu yang Maha Suci supaya aku dapat memandang kepada Mu, Allah menjawab : engkau tidak sekali-kali dapat melihatku"

 
 

Mereka menafikan penglihatan itu berdasarkan kepada tafsiran mereka akan perkataan "   لن " yang menafikan masa sekarang dan akan datang.


 

Dalam perkara menyuruh menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mencegah kemungkaran maka tafsiran Muktazilah berbeza dengan tafsiran ulama'-ulama' ahli as-sunnah wal-jemaa'h. Di mana muktazilah berpendapat bahawa menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara kemungkaran mestilah dengan hati terlebih dahulu, kemudian dengan lidah, kemudian dengan tangan dan sekiranya tidak mencukupi dengan lidah dan tangan maka dengan menggunakan pedang. Mereka tidak membezakan antara yang berkuasa dengan tidak berkuasa 1. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala:

 
 

" وإن طائفان اقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احدهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله "  yang


 

bermaksud:


 

" Dan jika dua puak dari orang yang beriman berperang maka damaikanlah di antara keduanya dan jika salah satu di antara keduanya berlaku zalim terhadap yang satu lagi maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah "

Mereka mentafsirkan perkataan "الإبل" dengan awan 1 dalam firman Allah Ta'ala:


 

" أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت"


 

yang bermaksud:

"Mengapa mereka yang kafir masih mengengkari Akhirat tidakkah mereka memperhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan"

 
 

Golongan  Muktazilah berpegang kepada akal fikiran sebagai asas benar atau salah, baik atau buruk sesuatu perkara malah mereka sanggup menolak hadith-hadith sahih yang bercanggah dengan pemikiran akal mereka.

           
 

Dari berbagai-bagai tafsiran yang dibuat oleh golongan mazhab politik, akidah dan pemikiran ternyata bahawa sesuatu idologi yang dianuti oleh seseorang , sangat memberi kesan terhadap tafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan inilah yang menjadi saalah satu sebab berlakunya penyelewengan dalam mentafsiran ayat suci al- Qur'an.

 

QADYANI

 
 

Golongan Qadyani telah menyebarkan suatu risalah yang ditulis oleh seorang lelaki yang bernama Muhammad Zain bin Hasan dibeberapa buah masjid di sekitar Kuala Lumpur dua tahun yang lalu. Risalah itu bertajuk "Alam Sebagai Saksi".


 

Penulis risalah tersebut telah membela Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahadi dengan membawa firman Allah s.w.t:

"ولو تقول علينا بعض الأقاول لأخذنا باليمين ثم لقطعنا منه الوتين"


 

yang bermaksud:

"Dan sekiranya Nabi Muhammad itu menyampaikan al-Qur'an meperkatakan nama Kami secara dusta (sebarang kata-reka ), sudah tentu  Kami akan membentangnya dengan kekuasaan Kami "


 

Penulis risalah ini mendakwa bahawa berdasarkan kepada ayat ini di atas sekiranya dakwaan Mirza Ghulam Ahmad yang mengatakan bahawa beliau menerima wahyu dari Allah itu dusta, sudah tentu beliau akan menerima hukuman dari Allah dan segala pekerjaan akan dibinasakan oleh Allah.


 

Penulis risalah tersebut juga mendakwa bahawa bala-bala yang menimpa umat manusia pada hari ini adalah berpunca dari penolakan terhadap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahadi dan perutusan Allah dan tidak memberi membai'ah kepadanya. Beliau membawa dua potong ayat al-Qura'an sebagai dalilnya.Firman Allah:

وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القامة أو بعد يوما عذابا شديدا كان ذلك الكتاب مسطورا "


 

yang bermaksud:

"Dan tidak satu negeri pun melainkan akan kami binasakan sebelum hari Kiamat atau mengazabnya dengan siksaan yang sangat keras, demikian ini telah tersebut di dalam Kitab."


 

Dan firman Allah:


 

    " من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزرو وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"2


 

 yang bermaksud:

"Sesiapa yang mengikut jalan yang benar maka ia ikuti hanya untuk kemanfaatan dirinya sendiri dan barangsiapa sesat maka kesesatan hanya kemudaratan atas dirinya sendiri dan tiada pemikul beban orang lain dan Kami tidak akan menimpakan azab sebelum Kami mengirimkan seorang rasul."


 

Dengan dalil-dalil yang dibawa oleh penulis risalah tersebut ternyata suatu penyelewengan dalam mentafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Penulis risalah tersebut mentafsirkan ayat:

 
 

" سنة الله فى الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة تبديلا "


 

yang bermaksud:


 

"Sunnah Allah s.w.t ini tidak berubah-ubah jadi sudah pasti Sunnah Allah s.w.t ini akan berlaku terus-menerus dan sudah pasti Allah s.w.t akan mengutus rasul-rasul lagi."


 

Penulis tersebut membuat kesimpulan mengenai ayat tersebut dengan berkata:

"Pangkat nabi yang menjalankan syariat Nabi Muhammad s.a.w tentunya sentiasa terbuka kepada umat Islam dan Nabi Isa a.s yang kedua itu adalah dari kalangan umat Islam sendiri. Nabi Muhammad adalah Khatimul Anbiyak. Baginda  adalah penghabisan nabi yang membawa syariat, syariatnya yang  dipakai sehingga hari Kiamat."        

 
 

Inilah  sebahagian dari tafsiran yang penyelewengan yang dilakukan oleh para pengikut Qadyani di Malaysia.

Selain dari tafsiran-tafsiran yang menyeleweng yang dapat dikesan melalui penulisan yang dilakukan oleh segelintir ahli-ahli Tarikat di Malaysia ini maka terdapat juga beberapa tafsiran yang menyeleweng yang dapat dikesan melalui ceramah-ceramah dan perbincangan yang dilakukan oleh segelintir ahli-ahli politik untuk memperkuatkan kedudukan parti mereka. Antara yang dapat dikesan ialah: Ada di kalangan mereka mentafsirkan firman Allah:

 
 

"يا أيها الذين آمنوا "


 

yang bermaksud:

" Wahai orang-orang beriman"

 
 

Dan firman Allah:

" لا تتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين "


 

Yang bermaksud:

"Janganlah orang-orang beriman mengambil orang kafir sebagai teman rapat". Perkataan Auliya' di sini ditafsirkan dengan wali nikah.


 

Dan dipercayai masih banyak lagi tafsiran-tafsiran menyeleweng yang tidak dapat dikesan.

 
 


 

Rumusan

 
 

Dari apa yang telah dibentangkan ternyata bahawa penyelewengan dalam mentafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sering berlaku pada setiap masa dan ketika selagi para mufassir terikat dengan suatu ideologi dan tidak takut dengan amaran Rasullah s.a.w yang berbunyi:

 
 

" من قال فى القرءان برأيه فليتبوأ مقعدة فى النار"

                                                       [  رواه الترمذى ]

 Yang bermaksud:

"Sesiapa bercakap tentang al-Qur'an dengan berdasarkan pandangan maka dipersilakan mengambil tempat di dalam Neraka."

 
 

Cadangan:

 
 

1.      Penyelewengan tafsir al-Qur'an perlu didedahkan kepada masyarakat.

2.      Pihak berkuasa sewajibnay bertindak terhadap mereka yang mempermainkan al-Qur'an dengan mentafsirkan tanpa menurut kaedah dan syaratnya.


 


 

Takhrij al-hadis sahkan kesahihan hadis

Oleh DR. MOHD. NIZAM SAHAD

* DR. MOHD NIZAM SAHAD ialah pensyarah Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia


SEMUA mengetahui secara umum bahawa al-Quran dan hadis sahih adalah sumber pengetahuan dan perundangan Islam yang autentik. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang dijamin dan dipelihara daripada diubah-ubah oleh manusia.Sebagaimana firman Allah swt:

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran, dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya. (al-Hijr: 9)


Kebenaran wahyu dalam al-Quran adalah bersifat mutlak dan keimanan kepada ayat-ayat atau kalam Allah adalah wajib. Al-Sunnah pula merupakan perkataan, perbuatan dan taqrir (perakuan) Nabi Muhammad saw. Al-Sunnah juga berfungsi menjadi penjelas, penguat, penghurai nas-nas al-Quran.
Al-Sunnah juga merupakan wahyu daripada Allah swt sesuai dengan firman-Nya:


Dan ia (Nabi Muhammad s.a.w) tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. (al-Najm: 3)


Ringkasnya al-Quran dan al-Sunnah merupakan dua sumber perundangan atau syariat bagi umat Islam.


Al-Sunnah dalam sejarah penulisan dan pembukuannya menghadapi cabaran dari sudut campur aduk sehingga melahirkan hadis-hadis palsu atau maudu'. Hadis palsu merupakan hadis yang direka oleh musuh Islam, terutamanya daripada golongan zindiq dan hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad saw.


Perbuatan golongan ini merupakan satu pendustaan dan sikap keji untuk memusnahkan kefahaman umat Islam terhadap agamanya. Hamad bin Raid Ibnu Darham al-Azdi berkata: "Orang-orang Zindiq memalsukan hadis-hadis Rasulullah saw sebanyak 14,000 hadis".


Menurut Ibn 'Addi pula ketika Abd. al-Karim bin Abi al-'Auja' ditangkap dan kemudiannya diserahkan kepada Muhammad bin Sulaiman bin Ali yang memerintahkan supaya dipenggal lehernya, berkatalah ia: "Demi Allah! Aku telah memalsukan hadis sebanyak 4,000 hadis".


Hadis-hadis palsu ini amat bahaya kepada umat Islam kerana ia membuka peluang paling terbuka kepada kesesatan dan syirik kepada Allah. Apatah lagi hadis-hadis palsu yang berhubung dengan akidah dan usuluddin.
Sebab itulah para ulama hadis dalam ilmu mustalah hadis mengkategorikan hadis kepada beberapa jenis. Antaranya ialah hadis sahih, hasan, daif mahupun maudu'.


Bagi menilai kesahihan hadis dan darjahnya serta sanad yang meriwayatkan matannya (teks hadis), para ulama menggunakan satu kaedah yang dinamakan takhrij al-hadis. Ilmu takhrij hadis ini menjadi satu keperluan untuk dipelajari dan diketahui umat Islam bagi menilai kesahihan dan sumber hadis Nabi Muhammad saw.


Definisi Takhrij Hadis


Menurut pakar bidang hadis di Universiti Sains Malaysia, Prof. Madya Dr. Mohd. Radzi Othman, takhrij hadis didefinisikan sebagai suatu usaha untuk memastikan asal-usul sesebuah hadis itu melalui kitab-kitab hadis yang muktabar dengan sanadnya yang lengkap daripada pengarangnya hinggalah kepada Nabi Muhammad saw.


Dengan kata lain, ia merupakan suatu proses mengeluarkan semula seberapa banyak maklumat tentang asal-usul sesebuah hadis itu secara bersama apabila setiap hadis itu dinyatakan. Sementara itu, Dr. Abdul Hayei Abdul Shukor pula mendefinisikan takhrij hadis sebagai "menunjukkan tempat adanya hadis dalam sumber-sumber asal yang dikeluarkannya dengan sanad, kemudian menyatakan kedudukannya ketika diperlukan."


 


Sejarah Takhrij


Sejarah bermulanya takhrij hadis agak lewat. Pada zaman awal Islam terutamanya pada zaman kelahiran kitab-kitab hadis yang bermula pada awal abad ke-2 Hijrah sehingga zaman kecemerlangannya pada abad ke-3 Hijrah, kitab-kitab takhrij hadis masih belum wujud.


Ini kerana para ulama hadis ketika itu tidak memerlukan kitab takhrij hadis lantaran keilmuan mereka yang begitu luas dan ingatan yang mendalam dan kuat mengenai hadis dan kitab-kitab hadis serta metodologi penulisannya.
Mereka berkemampuan mengenal pasti sumber hadis dan kedudukan sesebuah hadis. Apatah lagi hadis-hadis pada ketika itu masih diterima dan diriwayatkan secara bersanad daripada syaikh atau guru-guru mereka. Keadaan ini berterusan sehingga beberapa abad lamanya sehingga sampai kepada satu keadaan yang memerlukan kepada kaedah-kaedah tertentu bagi tujuan memudahkan usaha mendapatkan sesebuah hadis.


Keadaan demikian timbul setelah ramai para ulama dan huffaz hadis meninggal dunia dan pengetahuan mengenai hadis dan kitab-kitab hadis berkurangan. Apatah lagi dengan kemunculan pelbagai karya agama yang memuatkan hadis tanpa sanad dalam pelbagai bidang. Ini menyebabkan usaha untuk mengenal pasti sumber dan status sesebuah hadis menjadi semakin sukar.


Berdasarkan faktor inilah ulama hadis telah berusaha mencipta beberapa kaedah dan metod bagi memudahkan para penuntut ilmu khususnya pencinta hadis untuk merujuk dan mengenal pasti sumber dan status sesebuah hadis. Secara umumnya, ilmu takhrij ini mula diperkenalkan pada abad ke-6 Hijrah. Kitab takhrij yang pertama dihasilkan ialah kitab Takhrij Ahadith al-Muhadhdhab fi al-Fiqh al-Syafi'i li al-Syirazi oleh Muhammad bin Musa al-Hazimi (m.584H).


Kemudiannya kitab-kitab takhrij semakin bertambah khususnya pada abad ke-8 Hijrah. Antara yang paling masyhur ialah kitab Nasb al-Rayah li Ahadith al-Hidayah oleh Al-Hafiz al-Zaili, al-Mughni 'an Haml al-'Asfar fi al-'Asfar fi takhrij ma fi al-Ihya' min al-Akhbar oleh al-Hafiz al-Iraqi (m.806H), al-Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadith al-Rafi' al-Kabir oleh al-Hafiz Ibn Hajar (m.852H) dan Manahil al-Safa fi Takhrij Ahadith al-Syifa' li al-Qadi 'Iyad oleh al-Suyuti (m.911H).


Kemunculan kitab-kitab takhrij ini terus berkembang sehingga lahir pelbagai jenis kitab takhrij berdasarkan kepada kaedah-kaedah tertentu. Antaranya ialah kitab al-Jami' al-Saghir oleh al-Sayuti dan kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith al-Nabawi yang ditulis oleh sekumpulan orientalis diketuai Anderjan Winsenk (m.1939) dengan kerjasama Muhammad Fuad Abd al-Baqi.


Dewasa ini dengan kemunculan komputer dan perisian, para sarjana Islam mengambil peluang menerokai bidang takhrij hadis dengan cuba mengadakan perisian-perisian bagi memudahkan proses mentakhrijkan hadis. Melalui CD-Rom usaha untuk mentakhrijkan hadis pada masa kini menjadi lebih mudah dan cepat.


Kepentingan


Dalam kalangan ahli akademik, terutamanya dalam penulisan ilmiah yang melibatkan penulisan tesis, jurnal, kertas kerja dan sebagainya, aplikasi takhrij hadis memang merupakan satu kemestian. Elok juga, sekiranya kemestian itu dipanjangkan secara sedar dan bertanggungjawab terhadap pengkarya dan penulis dalam penulisan artikel dalam apa jua genre sekiranya mereka memetik hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Sekurang-kurangnya mereka hendaklah menggunakan metod termudah dalam takhrij hadis dengan menyatakan sumber ringkas asal-usul dan darjah hadis. Kepentingan takhrij hadis ini amat penting dalam suasana bagi menilai kesahihan sumber hadis rentetan serangan-serangan musuh-musuh Islam dari luar dan dalam yang mencipta hadis-hadis palsu.


Selain itu, mengaplikasikan metod takhrij hadis memberi beberapa manfaat lain seperti dapat mengetahui lafaz sebenar hadis sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Ini kerana kemungkinan hadis tersebut disebut secara ringkas atau dengan maknanya sahaja. Pemahaman terhadap hadis menjadi lebih baik dengan mengetahui sebab timbulnya hadis dan latar belakang peristiwa yang mendasari hadis. Ini kerana perkara tersebut hanya disebut dan diterangkan dalam kitab asal hadis atau syarahnya.


Di samping itu juga, dengan mentakhrij hadis kita dapat mengumpul sebanyak mungkin riwayat hadis yang membicarakan topik yang sama tetapi berlainan lafaz, riwayat dan sanad. Akhirnya, dengan adanya keikhlasan penulis untuk menyatakan sumber petikan hadis dari kitab asalnya setelah melakukan proses takhrij hadis, ia dapat menambah keyakinan umat Islam terhadap apa yang dibahas dan dibicarakan tentang hadis-hadis yang dipetik.


Kesimpulan


Oleh yang demikian adalah disarankan kepada semua pihak terutamanya para penulis artikel sama ada ilmiah atau pun tidak supaya sentiasa berhati-hati dalam menukilkan hadis Nabi saw. Adalah lebih baik dan beramanah kepada junjungan besar Nabi Muhammad saw, sekiranya kita menyemak terlebih dahulu hadis yang ingin diketengahkan kepada masyarakat agar ia benar-benar bersumberkan dari Nabi Muhammad saw.


Dalam hal ini, pengetahuan tentang ilmu bagaimana mentakhrijkan hadis merupakan satu keperluan kepada mereka yang ingin menutur bicara hadis sama ada melalui lisan mahupun tulisan. Agar dengan sikap hati-hati itu kita terselamat dari dosa yang cukup besar dengan mendakwa sesuatu itu hadis dari Nabi saw, namun sebenarnya tidak sedemikian.

Khamis, 18 Mac 2010

Persaingan Datuk dan Saudara-saudara Dalam Menerima Harta Pusaka, kajian menurut fuqaha

ABSTRAK


 

Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji persaingan diantara datuk dengan saudara-saudara dalam menerima harta pusaka. Permasalahan ini telah banyak dibincangkan oleh fuqaha' dan oleh itu maka timbullah perbezaan pendapat di kalangan mereka. Dengan itu, turut diterapkan dalam kajian ini juga adalah bertujuan untuk mengetahui pandangan para fuqaha' mengenai persaingan datuk dengan saudara-saudara ini dan juga untuk mengetahui jalan penyelesaiannya. Kajian ini akan tertumpu kepada data-data yang berkenaan persaingan datuk dan saudara-saudara dalam menerima harta pusaka dan pandangan-pandangan serta hujah-hujah mengikut fuqaha'. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan kaedah kajian perpustakaan.


 


 

1.2 Matlamat Kajian


 

Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji pandangan fuqaha' dalam masalah

persaingan di antara datuk dan saudara-saudara lelaki atau perempuan seibu sebapa dan sebapa dalam menerima harta pusaka dan jalan penyelesaiannya.


 

1.3 Objektif Kajian


 

Kajian ini secara khususnya bertujuan:


 

i.    Untuk mengkaji persaingan diantara datuk dan saudara-saudara dalam menerima harta pusaka.


 

ii.    Untuk mengetahui pandangan para fuqaha' dalam masalah persaingan di antara datuk dan saudara-saudara dalam menerima harta pusaka.


 

iii.    Untuk mengetahui jalan penyelesaiannya mengikut fuqaha'.


 

1.4 Limitasi Kajian


 

i.    Limitasi bidang kajian


 

Kajian hanya tertumpu kepada persaingan di antara datuk dan saudara-saudara dalam menerima harta pusaka dan kajiannya menurut fuqaha'.


 

1.5    Metodologi Kajian


 

Kajian ini akan tertumpu kepada data-data yang berkenaan persaingan datuk dan saudara-saudara dalam menerima harta pusaka dan pandangan-pandangan serta hujah-hujah mengikut fuqaha'.


 

Bab ini akan menerangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan metodologi yang akan digunakan oleh penyelidik semasa menjalankan kajian. Bahagian-bahagian bab ini merangkumi jenis kajian, instrumen kajian dan kaedah analisis data.


 


 

BAB II


 

KEDUDUKAN BAPA DAN DATUK SEBAGAI WARIS FARDU DAN cASABAH


 


 

2.1    PENGENALAN


 

Sebelum kedatangan Islam tidak ada sebarang sistem pembahagian harta pusaka yang boleh dikatakan tersusun dan lengkap kecuali beberapa peraturan atau adat pembahagian harta yang pada umumnya lebih bersifat keagamaan dan kesukuan. Di antara pembahagian harta yang bersifat keagamaan ialah kepercayaan dalam agama Hindu bahawa hak atas harta pusaka adalah berhubungan dengan kewajipan menjalankan tugas-tugas keagamaan (pemujaan) terhadap roh keluarga yang meninggal. Tugas ini adalah terbeban ke atas lelaki yang menjadi ketua keluarga kerana dialah yang akan mempusakai dan bertanggungjawab mentadbir harta serta melindungi keluarganya. Seterusnya anak lelaki yang tertua dari keluarga itu akan menggantikannya sebagai ketua keluarga. Bagaimanapun kemudiannya semua anak lelaki berhak mewarisi harta yang sama banyak dengan tertua yang meminpin keluarga itu. Jika si mati tidak ada anak sendiri maka anak lelaki di luar nikah akan menggantikan tempat anak yang sah dan seterusnya anak lelaki angkat akan mengambil tempat anak di luar nikah jika dia tidak ada.


 

    Adapun adat pembahagian harta yang bersifat kesukuan (qabilah), penekanannya lebih banyak kepada unsur-unsur yang negatif umpamanya di Tanah Arab berlaku larangan pembahagian harta pusaka kepada perempuan, orang tua, orang cacat, kanak-kanak dan kepada suami isteri. Oleh kerana itu seseorang adalah bebas untuk meninggalkan hartanya kepada sebarang lelaki yang berikat setia dengannya atau dengan cara bersumpah mengangkat seseorang lelaki asing sebagai saudaranya atau anaknya.


 

Datuk dan bapa bila di lihat wujud persamaan dan perbezaan antara keduanya. Persamaannya dan perbezaan ini wujud kerana datuk dalam perrwarisannya adalah mengikut bapa dan ia juga dikatakan adalah pengganti kepada bapa. Apabila bapa tiada, maka datuk akan menggantikan tempatnya akan tetapi bila bapa masih ada, maka datuk di dinding oleh bapa dan datuk terhalang daripada dapat harta pusaka. Keterangan yang lebih jelas lagi akan di sebutkan selepas ini.


 

2.1    SISTEM PUSAKA DI ZAMAN JAHILIYYAH


 

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan iaitu berpinahnya harta benda dan hak-hak metarial dari pihak yang mewariskan setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan dengan jalan penggantian yang didasarkan hukum syarac. Terjadinya proses perwarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak yang berkait dengan harta peninggalan si mati.


 

    Berkait dengan hal di atas, timbul sebuah pertanyaan: Apakah orang-orang Arab di masa Jahiliyyah mengetahui persoalan waris atau tidak? Apabila mereka mengetahui, bagaimanakah cara mereka melaksanakannya?.


 

    Orang-orang arab di zaman jahiliyyah, pusaka-mempusakai dengan nasab dan qarabah (kekerabatan) iaitu hubungan darah dan kekeluargaan. Namun demikian, mereka hanya memberikan pusaka kepada anak-anak lelaki yang sudah dapat menggunakan senjata untuk membela kehormatan keluarga dan dapat memperoleh harta rampasan perang.


 

    Dengan demikian, orang-orang Arab sebelum Islam tidak memberikan pusaka kepada anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan. Alasan mereka, kaum perempuan dan anak-anak kecil tidak dapat melawan musuh di medan perang dan tidak dapat memiliki harta rampasan perang.


 

    Keterangan tersebut dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas r.a. iaitu:


 

"ketika masalah fara'id (pusaka) diturunkan, yang di dalamnya Allah mewajibkan bahagian untuk anak lelaki dan perempuan serta bapa dan ibu, seluruh atau sebahagian masyarakat membencinya. Mereka berkata, isteri diberikan bahagian pusaka sebesar satu perempat dan satu perlapan, anak perempuan mendapat bahagian satu perdua dan anak kecil juga mendapat bahagian, padahal tidak seorang pun dari golongan mereka itu yang berperang demi membela suatu kaum dan memiliki harta rampasan perang. Lalu sebahagian dari mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami harus memberikan seorang budak perempuan setengah bahagian harta pusaka yang ditinggalkan bapanya, sedang dirinya tidak boleh menunggang kuda dan tidak boleh membela kaumnya dalam peperangan? Kemudian kami memberikan anak kecil harta pusaka pula, padahal harta itu tidak bererti apa-apa baginya? Orang-orang Arab di masa jahiliyyah melakukan hal seperti itu dan tidak memberikan pusaka kecuali kepada orang yang berperang. Tentunya mereka akan memberikannya kepada yang lebih besar dan seterusnya".


 

    Orang Arab di zaman jahiliyyah juga puska mempusakai dengan dasar sumpah setia dan ikatan perjanjian. Biasa seseorang lelaki berkata kepada kawannya: "Darahku darahmu, tertumpahnya darahmu bererti tertumpahnya darahku. Engkau menerima pusaka daripadaku dan aku menerima pusaka daripadamu, engkau menuntut belaku dan aku menuntut belamu." Ucapan ini diterima baik oleh temannya.


 

    Demikianlah kedudukan pusaka mempusakai dengan jalan bersumpah setia dan ikatan perjanjian. Golongan Hanafiah berpendapat bahawa pusaka mempusakai dengan jalan bersumpah setia dan ikatan perjanjian masih tetap berlaku, hanya di kemudiankan dari pusaka mempusakai dengan jalan hubungan darah. Apabila tidak ada seseorang pun yang menerima pusaka dari seseorang yang meninggal, maka diberikanlah harta peninggalannya kepada orang yang telah bersumpah setia dan ikatan perjanjian dengan yang meninggal itu.


 

    Itulah logika orang-orang Arab Jahiliyyah yang masih memberi pengaruh iaitu menghadapkan kewajipan Allah dan pembahagianNya yang adil serta bijaksana dengan logika jahiliyyah masa kini yang memberikan pengaruh pada sebahagian jiwa manusia. Logika orang-orang Arab jahiliyyah itu lebih kurang sama dengan logika jahiliyyah masa kini yakni bagaimana harta pusaka diberikan kepada orang yang tidak termasuk dalam kelompok anak dan cucu? Sesungguhnya logika tersebut menunjukkan orang-orang Arab Jahiliyyah tidak memahami hikmah dan tidak patuh pada etika. Pada keduanya berkumpul kebodohan dan etika buruk.


 


 

2.2    SISTEM PUSAKA DI ZAMAN ISLAM


 

Kebanyakan orang Arab di zaman Jahiliyyah beragama dengan sisa-sisa syaricat Ibrahim dan Ismail dan dengan adat istiadat yang mereka ada-adakan di masa fitrah (masa tidak ada seseorang Rasul yang membimbing mereka), baik yang merupakan aqidah mahupun yang merupakan adat tradisi.


 

    Diantara yang mereka ada-adakan itu ada yang tidak dapat diterima oleh akal yang sejahtera dan fitrah yang murni seperti mempersekutukan berhala dengan Allah, menyembelih korban-korban untuk berhala, melepaskan binatang-binatang bahirah, saibah, wasilah dan haami), mengambil sempena dengan perantaraan anak panah, dengan mengejutkan burung dan dengan penenungan.


 

    Di samping itu ada pula adat istiadat mereka yang baik yang dipusakai dari orang-orang tua mereka dalam bidang muamalah seperti jual beli, pernikahan dan pembahagian harta pusaka.


 

    Setelah Allah s.w.t membangkit Rasulnya Muhammad s.a.w untuk membawa petunjuk dan agama yang benar, Nabi Muhammad mengajak mereka kepada meninggalkan segala macam kemungkaran dan kebodohan untuk mensucikan akal mereka. Nabi Muhammad menyiapkan mereka untuk menerima limpahan ilmu dan hidayah Allah, menyuruh mereka meneruskan muamalah-muamalah yang mengandung kemaslahatan, melarang mereka dari mengerjakan sesuatau yang mendatangkan kemafsadatan.


 

    Nabi Muhammad s.a.w menjelaskan kepada mereka secara terperinci berbagai-bagai aneka hukum serta menentukan batas-batas yang tidak boleh mereka lampaui.


 

    Diantara yang ditentukan dan digaris dibawahnya ialah hukum-hukum yang mengenai harta pusaka dan pembahagiannya .


 

    Pada masa awal-awal Islam (awal masa hijrah), mu'akhah atau persaudaraan seperti yang dilakukan Rasulullah s.a.w. terhadap kaum Muhajirin dan Ansar juga menjadi sebab atau alasan terjadinya perwarisan. Kemudian Islam menghapus hijrah dan persaudaraan sebagai sebab-sebab terjadinya perwarisan seperti termaktub dalam firman Allah s.w.t:


 

Maksudnya:


 

Nabi itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri; dan isteri-isterinya adalah menjadi ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak (mewarisi) akan setengahnya yang lain - menurut (hukum) Kitab Allah - daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang Muhajirin (yang bukan kerabatnya), kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat karib kamu. Hukum yang demikian itu adalah tertulis dalam Kitab Allah.


 

    Dengan demikian, persoalan warisan menurut syaricat Islam didasarkan atas kekerabatan, sesuai keterangan yang terperinci dalam al-Quran dan sunnah Nabi s.a.w. serta penjelasan pembahagiannya yang telah diterapkan oleh hukum Islam. Golongan yang masuk dalam kategori boleh menerima warisan adalah kaum perempuan dan anak kecil. Dengan demikian, Islam telah menghapus tradisi atau sistem waris orang-orang Arab Jahiliyyah yang mengharamkan penerimaan warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak kecil. Disamping kerana alasan kekerabatan, Islam juga menetapkan perkahwinan sebagai salah satu sebab terjadinya perwarisan. Dengan demikian suami isteri dapat saling mewarisi.


 

    Islam juga memandang wala' al-'ataqah (hubungan kekerabatan yang terjadi kerana membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya) sebagai sebab terjadinya warisan. Oleh itu, al-mu'taq (orang atau hamba sahaya) yang dimerdekakan dapat mewarisi harta peninggalan al-'atiq (tuan yang memerdekakannya) dengan cara wala' al-'ataqah. Dengan demikian, sesungguhnya Islam telah membatalkan sistem waris yang dibangun bangsa jahiliyyah, baik secara umum mahupun terperinci.


 

    Itulah prinsip dasar hukum waris yang diajarkan Islam kepada perempuan sejak 14 abad lalu. Hukum yang memberi hak waris kepada mereka, seperti hak waris kaum laki-laki. Islam juga memberikan hak waris kepada anak-anak kecil atau yang belum dewasa, yang di masa jahiliyyah mereka dizalimi dan dirampas hak-haknya.


 

    Peraturan atau sistem waris yang diajarkan Islam merupakan sistem yang adil dan selaras dengan fitrah serta realiti kehidupan rumah tangga dan kemanusiaan pada setiap zaman. Keadilan ini nampak jelas ketika dibandingkan dengan sistem lain yang dikenal manusia, baik pada masa jahiliyyah mahupun masa kini. Sistem waris yang ditetapkan Islam atas dasar kemanusian, berupaya mambentuk asal pembentukan keluarga dari jiwa yang satu. Oleh kerana itu, Islam tidak menghalangi hak waris kaum perempuan dan anak-anak kecil hanya kerana alasan status perempuan dan anak kecil.


 

    Keistimewaan hukum Islam dalam masalah waris seperti keistimewaan hukum Islam dalam setiap peraturan hidup. Seluruhnya nampak jelas di hadapan mata laksana benda yang terlihat di siang hari. Islam menyampaikan hak-hak waris kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya (mustahiqqin). Pada masa jahiliyyah, hak waris hanya diberikan kepada kalangan yang kuat, tidak untuk kaum yang lemah. Namun dimasa Islam tidak demikian. Islam memberi golongan yang lemah (mustadh'afin) kerana lebih berhak mendapatkan kasih sayang dan pertolongan, sebagaimana sabda Nabi s.a.w.:


 

إنك ان تذرورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس


 

Maksudnya:

Sesungguh, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat lagi mengemis kepada orang lain.


 

    Islam tidak hanya memberikan harta waris kepada orang-orang yang kuat, tetapi juga kepada setiap orang yang telah memenuhi salah satu sebab untuk menerima warisan. Selama tidak ada sebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, dia dapat menerima warisan, baik dewasa mahupun kanak-kanak, baik yang kuat mahupun yang lemah.


 

    Apabila orang-orang Arab Jahiliyyah memberikan hak waris atas pertimbangan kemanfaatan dengan memberikan hak waris hanya kepada orang yang dapat menunggang kuda dan memiliki harta rampasan perang, semestinya nilai manfaat itu juga harus diterima oleh golongan selain mereka kerana boleh saja lebih memiliki nilai manfaat bagi si mati. Hal ini selari dengan firman Allah s.w.t. "…(tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) menfaatnya bagimu…"


 

    Dalam hal warisan, Islam memiliki peraturan atau sistem yang adil, menyejukkan hati, dan penuh kasih sayang. Perhatikan firmanNya iaitu:


 

Maksudnya:


 

Yang tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan dari mana-mana arah dan seginya; ia diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, lagi Maha Terpuji.


 


 

2.3    DEFINISI PUSAKA


 

Pusaka di dalam undang-undang Islam disebut sebagai al-mirath. Perkataan al-mirath dalam bahasa Arab merupakan masdar dari perkataan warith-yarith-irthan-mirathan. Dari sudut pengertian bahasa al-mirath bermaksud berpindahnya sesuatu daripada seseorang kepada orang yang lain atau daripada suatu kaum kepada kaum yang lain. Dari segi istilah pula ianya bermaksud perpindahan hak milik daripada orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup sama ada yang ditinggal itu berupa harta, tanah atau apa-apa sahaja yang berupa hak milik sah menurut syarak.


 

    Al-Irth juga digunakan dengan makna harta yang di warisi atau warisan. Daripada segi bahasa Arab ia bermaksud asal atau baki. Sebagaimana dalam firman Allah:


 


 

Maksudnya:

dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus (dengan tidak membezakan halal haramnya).


 

    Dan sebagaimana dalam sabda Rasulullah s.a.w.:


 

قفوا على مشاعر كم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم


 


 

Maksudnya:

Kekallah kamu dengan kebiasaan kamu kerana kamu mengikut pusaka bapa kamu, Ibrahim (syariat dan agamanya) .


 

    Dari segi istilah, ia juga bermaksud suatu hak yang boleh diterima oleh seseorang selepas kematian seseorang yang disebabkan hubungan kerabat, perkahwinan dan persaudaraan. Selain itu, al-mirath juga dikenali sebagai fara'id. Dari segi bahasa fara'id bermaksud menentukan, memastikan, menunaikan, menghalalkan dan memberikan. Manakala dari segi syarak ia bermaksud bahagian yang telah ditentukan bagi setiap waris yang berhak sama ada bahagian itu sedikit atau banyak.


 

    Menurut Kamus Dewan, pusaka ialah segala harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia atau harta turun-temurun daripada nenek moyang yang boleh digunakan oleh kaum keluarga sahaja dan tidak boleh dijual.


 

    Secara kesimpulannya dapat dikatakan al-mirath atau ilmu fara'id adalah merujuk kepada ilmu yang membahaskan tentang perwarisan harta pusaka sama ada dari sudut penentuan ahli waris atau cara pembahagian yang dilakukan ke atas sesuatu harta pusaka menurut Islam.


 


 

2.4    DALIL-DALIL HUKUM PUSAKA


 

Dalam Islam, hukum perwarisan pusaka adalah bersumberkan kepada al-Quran, al-Sunnah, Ijmak dan Ijtihad para sahabat.


 


 

i.    Sumber daripada al-Quran.


 

Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang membicarakan tentang perwarisan pusaka. Ayat-ayat ini terbahagi kepada dua jenis iaitu:


 

1.    Ayat yang menerangkan tentang hukum perwarisan secara mujmal dan umum.


 

2.    Ayat yang menerangkan tentang hukum perwarisan pusaka secara terperinci.


 

Kebanyakan ayat-ayat al-Quran yang menerangkan tentang hukum perwarisan pusaka sama ada secara umum atau terperinci adalah terkandung di dalam surah al-Nisa' sebagaimana firmanNya:


 


 

Maksudnya:

orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu; Iaitu bahagian Yang telah Diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah).


 


 


 

    Hukum pusaka secara ringkas juga terdapat dalam firman Allah iaitu:


 

Maksudnya:

Dan apabila kerabat (yang tidak berhak mendapat pusaka), dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin hadir ketika pembahagian (harta pusaka) itu, maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya, dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik.

                

    Selain itu, penerangan tentang hukum pusaka secara mujmal ini juga terkandung dalam surah al-Anfal sebagaimana firmanNya:


 

Maksudnya:


 

dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian mereka berhijrah dan berjihad bersama-sama kamu, maka adalah mereka dari golongan kamu. Dalam pada itu, orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak atas setengahnya yang (lain) menurut (hukum) Kitab Allah; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.


 

    Manakala ayat yang menerangkan hukum pusaka secara terperinci antaranya terkandung dalam surah al-Nisa' sebagaimana firman Allah:


 


 

Maksudnya:

Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, Iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta Yang ditinggalkan oleh si mati. dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta Yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang Yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam. (pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat Yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. lbu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya Yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu (pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti Yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.


 

    Selain itu, penerangan secara terperinci berkaitan pusaka juga terkandung dalam firman Allah dalam Surah al-Nisa' ayat 12 sebagaimana firmanNya:


 

Maksudnya:


 

dan bagi kamu satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Dan jika si mati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah satu perenam. Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya; wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar.


 

    Selain itu, keterangan secara terperinci mengenai hukum pusaka juga dapat dilihat dalam Surah al-Nisa' ayat 176 sebagaimana firman Allah s.w.t:


 


 

Maksudnya:


 

mereka (orang-orang Islam umatmu) meminta fatwa kepadamu (Wahai Muhammad mengenai masalah Kalaalah). katakanlah: "Allah memberi fatwa kepada kamu di dalam perkara Kalaalah itu, Iaitu jika seseorang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh si mati; dan ia pula (saudara lelaki itu) mewarisi (semua harta) saudara perempuannya, jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. kalau pula saudara perempuannya itu dua orang, maka keduanya mendapat dua pertiga dari harta yang di tinggalkan oleh si mati. dan sekiranya mereka (saudara-saudaranya itu) ramai, lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan". Allah menerangkan (Hukum ini) kepada kamu supaya kamu tidak sesat. dan (ingatlah) Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.


 

ii.    Sumber daripada hadis Rasulullah s.a.w


 

Hadis Rasulullah s.a.w juga merupakan sumber yang penting dalam menguatkan dan menyokong nas-nas al-Quran khususnya dalam penentuan hukum perwarisan harta pusaka. Antara hadis Rasulullah s.a.w yang membicarakan tentang hukum perwarisan pusaka adalah seperti berikut:


 

ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض يأهلها فما بقي فهو يأولي رجل ذكر


 

Maksudnya:

diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a. katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Berikanlah harta pusaka itu kepada orang yang berhak menerimanya. Sekiranya masih ada bakinya, berikanlah kepada lelaki yang paling dekat nasabnya dengan si mati.


 

ابن هريره رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه ددين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته


 

Maksudnya:


 

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. katanya: Bahawasanya pernah ada jenazah seorang lelaki yang mempunyai hutang dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w, maka baginda bertanya: Apakah dia ada meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya? Sekiranya Baginda diberitahu bahawa orang tersebut ada meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya, maka Baginda akan mendirikan sembahyang ke atas jenazahnya. Sekiranya dia tidak meninggalkan sesuatu Baginda bersabda: Sembahyangkanlah ke atas temanmu itu. Setelah Allah memberikan kemudahan kepada Baginda dalam menaklukkan negeri, Baginda bersabda: Aku lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Oleh itu, sesiapa yang mati meninggalkan hutang maka akulah yang akan membayarnya dan sesiapa yang mati meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya.


 

أسامه بن زيد رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم


 

Maksudnya:


 

Diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam.


 

iii.    Sumber daripada Ijmak.


 

Hukum pusaka juga diambil daripada Ijmak para sahabat terutamanya dalam masalah yang berkaitan dengan pusaka datuk ketika ketiadaan bapa, bahagian anak lelaki daripada anak lelaki (cucu lelaki) serta bahagian saudara perempuan sebapa.


 

    Para sahabat, tabi'in (generasi pascasahabat), dan tabi'it tabi'in (generasi pasca-tabi'in), telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu fara'id dan tiada seorang pun menyalahi ijmak tersebut .


 

iv.    Sumber daripada Ijtihad para Sahabat.


 

Hukum perwarisan pusaka di dalam Islam juga bersumberkan kepada Ijtihad para Sahabat Rasulullah s.a.w terutamanya yang berbentuk masalah. Contohnya Ijtihad dalam masalah al-cAwl, al-Radd, sebahagian daripada masalah al-Hajb dan dalam masalah pusaka nabi.


 


 

2.6    PERSAMAAN DATUK DAN PERBEZAAN DATUK DENGAN BAPA.


 

Dari segi persamaannya antara bapa dan datuk ialah mempunyai tiga keadaan sama seperti bapa iaitu:


 

i.    Mendapat 1/6 jika si mati mempunyai anak lelaki atau anak lelaki kepada anak lelaki atau ke bawah.


 

ii.    Mendapat 1/6 dan casabah (baki) jika si mati mempunyai anak perempuan atau anak perempuan kepada anak lelaki atau kebawah.


 

iii.    Mendapat casabah (baki) jika si mati tidak mempunyai anak secara mutlak (lelaki atau perempuan) atau tidak mempunyai anak lelaki atau perempuan kepada anak lelaki (cucu) atau ke bawah.


 

    Datuk dalam pembahagian harta pusaka, umumnya sepertimana yang berlaku kepada ahli waris gantian yang lainnya, datuk juga akan gugur apabila terdapat bersamanya bapa atau bapa kepada bapa yang lebih dekat kepada si mati atau tegasnya iaitu yang terdekat akan mengeluarkan yang lebih jauh. Oleh itu, apabila datuk berhak mengambil harta pusaka maka ia akan menduduki tempat bapa sepenuhnya.


 

    Datuk dan bapa berbeza dalam tiga keadaan:


 

i.    Jika saudara-saudara lelaki atau perempuan seibu sebapa (al-ikhwah al-ashiqqa' atau al-akhawat al-shaqiqat) atau sebapa (al-ikhwah atau al-akhawat li-ab) ada bersama datuk, bapa akan menghijab (menghalang) mereka semua daripada menerima pusaka. Sementara datuk pula hanya akan berkongsi pusaka bersama mereka.


 

ii.    Dalam kes Umariyatain, jika tempat bapa digantikan oleh datuk, maka ibu memperoleh satu pertiga (1/3) pusaka bukannya satu pertiga (1/3) baki sebagaimana jika dia bersama bapa.


 

iii.    Bapa akan menghijab ibunya (nenek) tetapi datuk tidak.


 

    Jika si mati mempunyai bapa dan nenek, iaitu ibu kepada bapa, nenek akan dihijab oleh bapa tetapi ia tidak dihijab oleh datuk kerana dia memperoleh pusaka ini tidak melalui datuk.

    

    Sememangnya datuk adalah seperti bapa kerana dia juga menghijab ibunya kerana ibunya ini memperoleh pusaka melaluinya sama sepertimana ibu kepada bapa memperoleh pusaka melalui bapa.


 

2.7    DEFINISI WARIS ASHAB AL-FURUD


 

Waris ashab al-furud bermaksud waris-waris yang mendapat bahagian yang tetap dalam harta pusaka sebagaimana ditetapkan dalam al-Quran, al-Sunnah dan ijmac. Waris ashab al-furud akan menerima bahagian (fardu) yang tetap tanpa berlaku pengurangan atau pertambahan kecuali jika berlaku masalah al-cawl atau al-radd. Mereka terdiri dari 12 golongan (empat dari kalangan lelaki dan lapan dari kalangan perempuan) iaitu suami, bapa, datuk, isteri, ibu, nenek, anak perempuan, anak perempuan kepada anak lelaki, saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu dan saudara lelaki seibu.


 

    Waris-waris ashab al-furud akan menerima bahagian (fardu) yang telah ditetapkan (sama ada melalui al-Quran, al-Sunnah atau ijmac) seperti 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3 atau 1/3 baki (dalam kes-kes tertentu sahaja). Mereka diberi keutamaan dalam menerima harta pusaka berbanding dengan waris casabah dan dhawi al-arham (mengikut sesetengah pendapat).


 


 

2.8    PERUBAHAN STATUS WARIS ASHAB AL-FURUD KEPADA WARIS ASABAH


 

Terdapat sebilangan waris ashab al-furud yang boleh berubah status mereka daripada waris ashab al-furud kepada waris casabah (yang akan menerima baki). Namun demikian, disini hanya akan menyebutkan perubahan yang berlaku kepada datuk, saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa dan juga saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa. Perubahannya seperti berikut:


 

i.    Datuk boleh berubah status kepada waris casabah jika si mati tidak mempunyai anak lelaki atau ke bawah.


 

ii.    Saudara perempuan seibu sebapa boleh berubah status kepada waris casabah bi al-ghayr jika bersama-sama dengan saudara lelaki seibu sebapa.


 

iii.    Saudara perempuan sebapa boleh berubah status kepada waris casabah bi al-ghayr jika bersama-sama dengan saudara lelaki sebapa.


 

iv.    Saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa boleh berubah status kepada waris casabah maca al-ghayr ketika bersama-sama dengan anak perempuan atau anak perempuan kepada anak lelaki atau bersama-sama dengan kedua-duanya sekali.


 


 

2.9    KESIMPULAN


 

Allah telah menerangkan hukum-hukum pusaka melalui nas-nasnya sama ada secara umum dan juga secara terperinci. Panduan yang diberikan itu kemudiannya di huraikan dengan lebih terperinci melalui hadith, ijmac dan ijtihad digunakan jika terdapat masalah-masalah berhubungan dengan pembahagian harta pusaka. Dengan panduan yang ada ini dapat mengelakkan daripada berlaku penindasan kepada orang yang berhak dan juga harta peninggalan si mati.


 

    Wujud persamaan dan perbezaan antara datuk dan bapa. Persamaan dan perbezaan ini telah diterangkan melalui al-Qur'an dan juga hadith Rasulullah s.a.w. Persamaan antara mereka ialah melalui fardu dan juga casabah. Akan tetapi perlu diingatkan bahawa datuk hanya merupakan waris gantian. Jika wujud bapa maka datuk terhalang daripada menerima harta pusaka.


 


 


 


 

Bab III


 

PERSAIGAN ANTARA DATUK DENGAN SAUDARA-SAUDARA DALAM MENERIMA HARTA PUSAKA


 


 

3.1    PENDAHULUAN


 

Sebagaimana disebutkan sebelum ini, datuk merupakan pewaris yang menerima pusaka melalui fardu. Dalam pada itu datuk juga termasuk dalam golongan casabah. Dengan ini kedudukan datuk sama seperti bapa iaitu memperoleh pusaka melalui fardu, melalui casabah dan melalui kedua-duanya sekali fardu dan casabah.


 

    Terdapat perbezaan pendapat tentang pembahagian pusaka datuk bila bersama dengan saudara-saudara seibu sebapa atau sebapa (lelaki atau perempuan), sehinggakan para sahabat merasa bimbang untuk mengeluarkan fatwa atau sebarang pandangan berkenannya.


 

    Diriwayatkan bahawa cAli bin Abu Talib r.a berkata: Sesiapa yang suka menempah api neraka jahanam, jatuhkanlah hukum berkenaan datuk bersama saudara-saudara.


 

    Diriwayatkan daripada cAbdullah bin Mascud r.a katanya: Tanyalah kami tentang sebarang kes tetapi jangan tanya tentang datuk. Binasalah orang yang bertanya.


 

    Apa yang dimaksudkan oleh beliau ialah melahirkan kebimbangan beliau kerana kesukaran kes tersebut. Beliau tidak bermaksud mendoakan kecelakaan. Diriwayatkan setelah Umar bin al-Khattab ditikam oleh Abu Lu'luah dan ketika menghembuskan nafasnya yang terakhir beliau berkata: Peliharalah tiga perkara daripadaku ini: Aku tidak pernah berkata tentang kes datuk, aku tidak pernah berkata tentang kalalah dan aku tidak pernah menentukan siapakah pemerintah selepas aku.


 

    Dalam bab ini akan dibincangkan tentang kedudukan datuk dan cara pembahagian harta pusaka di kalangan mereka. Di samping itu, terdapat juga kes-kes pengecualian yang melibatkan datuk disebutkan disini seperti kes al-Kharqa', al-Akdariyyah, kes al-Mucaddah dan kes al-Hamziyyah dan cara-cara pembahagiannya menurut pendapat masing-masing.


 

3.2    PERBEZAAN DATUK DAN SAUDARA-SAUDARA


 

Sebelum ini dinyatakan, jika datuk ada bersama saudara-saudara seibu sebapa atau sebapa (lelaki atau perempuan) pada hukumnya beliau dianggap sama seperti saudara-saudara lelaki. Beliau akan menjadi casabah bersama saudara-saudara perempuan dan akan menerima dua kali ganda bahagian perempuan, jika cara ini lebih baik untuknya.


 

    Walau bagaimanapun terdapat satu perbezaan antara datuk dan saudara-saudara iaitu ketika terdapat ibu dan dan seorang saudara lelaki bersama datuk. Dalam keadaan ini, si ibu mendapat satu pertiga (1/3) bukan satu perenam (1/6), samalah juga jika tempat datuk diganti oleh seorang saudara lelaki.


 

    Ini tidak sama jika ibu bersama dua orang saudara lelaki. Dua orang saudara lelaki akan menghijab ibu daripada menerima satu pertiga (1/3) kepada hanya satu perenam (1/6). Berbeza jika ada datuk bersama seorang saudara lelaki, mereka tidak menghijab ibu daripada satu pertiga (1/3) kepada satu perenam (1/6). Jadi dalam keadaan ini datuk berbeza dengan saudara lelaki.


 

    Begitu juga dalam kes jika terdapat isteri, ibu, datuk dan seorang saudara perempuan. Isteri menerima satu perempat (1/4) dan ibu menerima satu pertiga (1/3). Bakinya dibahagi di antara datuk dan saudara perempuan. Saudara lelaki menerima dua kali ganda bahagian perempuan.


 

3.3    PERWARISAN DATUK KETIKA BERSAMA SAUDARA


 

Datuk yang dimaksudkan dalam sistem perwarisan Islam sebenarnya ialah datuk casabiyy atau datuk sahih, iaitu yang sampai kepada si mati atau hubungan perantaraannya dengan si mati bukan melalui perempuan. Maka datuk yang termasuk dalam golongan ini ialah bapa kepada bapa dan seterusnya ke atas. Adapun dalil-dalil mengenai hukum perwarisan datuk adalah seperti berikut:


 

Ïm÷ƒuqt/L{ur
Èe@ä3Ï9
7‰Ïnºur
$yJåk÷]ÏiB
â¨ß‰�¡9$#
$£JÏB
x8t�s?
bÎ)
tb%x.
¼çms9
Ó$s!ur
4

:Maksudnya

dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta Yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak.


 

    Dalam ayat ini datuk dinamakan sebagai bapa menggantikan tempat bapa sebenar ketika ketiadaannya.


 

  1. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh cUmran bin Husin bahawa seorang lelaki telah datang kepada Nabi s.a.w dan berkata: "Sesungguhnya anak lelaki kepada anak lelakiku telah meninggal, maka berapakah bahagian harta untukku?" maka Rasulullah s.a.w bersabda: "Bagi engkau satu perenam".


     

  2. Semua para sahabat r.a telah bersepakat bahawa datuk akan mewarisi ketika ketiadaan bapa. Ini merupakan ijmac di kalangan mereka.


 

3.4    PERSAINGAN DATUK DENGAN SAUDARA-SAUDARA


 

Sebenarnya tidak terdapat nas yang jelas mengenai perwarisan datuk dalam kitab Allah s.w.t. Bahkan hukum perwarisan diambil daripada nas yang jelas berdasarkan kepada hukum perwarisan bapa. Oleh itu terdapat perselisihan pendapat mengenai hukum perwarisan dan peranan datuk dikalangan sahabat.


 

    Bahagian datuk dalam menerima harta pusaka adalah berbeza bergantung kepada wujudnya saudara lelaki dan saudara perempuan atau dengan ketiadaan mereka.


 

  1. Kedudukan datuk sekiranya saudara lelaki dan saudara perempuan si mati tidak wujud.


 

    Dalam hal ini, datuk akan mengambil tempat bapa dengan syarat ketiadaan bapa. Oleh itu, datuk akan mendapat bahagian mengikut tiga keadaan bapa seperti yang diterangkan sebelum ini. Sekiranya bapa wujud maka datuk akan terhalang (hajb) daripada pusaka.


 

    Kharijah ibn Zayd meriwayatkan daripada bapanya berkata: "Mirath datuk (bapa kepada bapa) adalah tiga bahagian baginya jika terdapat bapa yang lebih hampir. Jika bersamanya anak lelaki atau anak lelaki kepada anak lelaki, maka datuk mendapat satu perenam (1/6). Selain daripada situasi itu, apabila si mati tidak meninggalkan saudara lelaki atau perempuan yang bersambung di sebelah bapa, maka datuk akan mewarisi secara casabah. Pengagihan pusaka akan dimulakan dengan waris ashab al-furud yang bersamanya mengikut bahagian yang ditentukan dan jika berbaki sama ada nilainya satu perenam (1/6) atau lebih maka ia menjadi hak datuk".


 

  1. Kedudukan datuk sekiranya saudara lelaki dan saudara perempuan si mati wujud.


     

    Dalam hal ini, fuqaha' bersepakat mengatakan bahawa datuk berperanan seperti bapa untuk mengalang saudara-saudara seibu sama ada lelaki atau perempuan. Ibrahim meriwayatkan: "Zayd tidak mengagihkan perwarisan kepada saudara lelaki seibu dan saudara perempuan seibu jika bersamanya datuk". Riwayat ini menunjukkan, saudara sebelah ibu sama ada lelaki atau perempuan akan terhalang (hajb) dengan kewujudan datuk.


 

    Walau bagaimanapun, berlaku perselisihan pendapat tentang peranan datuk dalam menghalang saudara lelaki dan perempuan seibu sebapa atau sebapa. Pandangan ulama berkaitan masalah ini adalah berikut:


 

  1. Pendapat pertama mengatakan datuk berperanan mendinding (hajb) saudara lelaki dan perempuan seibu sebapa atau sebapa daripada mendapat harta pusaka. Ini menunjukkan kedudukan datuk adalah sama dengan kedudukan bapa.

    

    Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa orang sahabat seperti Abu Bakar, Ubay bin Kacab, Mucadh ibn Jabal, cAishah, Abu Hurayrah, Abu Darda', Abu al-Tufayl, Abu Musa, cImran ibn Husayn, Jabir ibn cAbdullah, cUbadah ibn Samit dan Ibn Zubayr. Pendapat ini turut diikuti oleh al-Hasan, cAta', Tawus, jabir ibn Zayd, Qatadah Ibn Sirin, Abu Hanifah, cUthman al-Batti, al-Muzani dan Dawud al-Zahiri.

  1. Pendapat kedua mengatakan datuk tidak berperanan mendinding (hajb) mereka daripada mendapat harta pusaka. Golongan ini bersetuju bahawa bahagian pusaka datuk adalah terjamin iaitu tetap mendapat pusaka jika bersamanya saudara-saudara si mati sama ada lelaki atau perempuan. Kedudukan datuk juga menyerupai saudara lelaki sekiranya berlaku perkongsian iaitu bahagian lelaki adalah menyamai dua bahagian perempuan.


     

    Pendapat kedua ini merupakan ijtihad beberapa orang sahabat seperti cAli, Ibn Mascud dan Zayd ibn Thabit. Pandangan mereka telah diambil oleh al-Shacbi, al-Nakhaci, Ibn Abi Layla, Ibn Shubrumah, al-Zuhri, al-Awzaci, al-Thawri, Malik, Ahmad ibn Hanbal, al-Syafici, Abu Yusuf, Muhammad, Shurayh, Masruq, cAlqamah dan jumhur fuqaha'.


 

Walau bagaimanapun, golongan kedua ini turut berselisih pendapat dalam menentukan bentuk pengagihan yang sempurna dan lebih adil antara datuk dan saudara lelaki dan perempuan seibu sebapa atau sebapa. Secara umumnya, kaedah pengagihan tersebut merujuk kepada pandangan tiga orang sahabat iaitu cAli ibn Abi Talib r.a dan Zayd ibn Thabit r.a dan juga cAbdullah ibn Mascud.


 

3.4.1    Kaedah Pembahagian Harta Kepada Datuk Menurut Pendapat Zayd bin Thabit r.a.


 

    Pendapat Zayd ibn Thabit dalam hal ini ialah pembahagian perlu dibezakan sama ada terdapat waris-waris ashab al-furud lain bersama datuk dan saudara-saudara tersebut atau tidak. Sekiranya tidak terdapat waris-waris ashab al-furud, maka datuk mempunyai dua pilihan iaitu sama ada mengambil bahagiannya secara berkongsi (muqasamah) atau mengambil sebanyak satu pertiga (1/3). Bahagian satu pertiga (1/3) tersebut diterima apabila kadar yang diperolehinya adalah kurang daripada satu pertiga (1/3).

    Terdapat lima contoh keadaan yang menjadikan bahagian datuk secara berkongsi adalah menguntungkan. Ini termasuklah masalah pengagihan yang hanya melibatkan datuk dan seorang saudara perempuan seibu sebapa, datuk dan dua orang saudara perempuan seibu sebapa, datuk dan tiga orang saudara perempuan seibu sebapa, datuk dan seorang saudara lelaki dan datuk bersama seorang saudara lelaki dan seorang saudara perempuan seibu sebapa. Di samping itu terdapat tiga contoh keadaan yang menjadikan bahagian yang menguntungkan adalah sama mengikut kedua-dua cara. Sebagai contoh, datuk bersama dua orang saudara lelaki seibu sebapa, datuk bersama empat orang saudara perempuan seibu sebapa dan datuk seorang saudara lelaki dan dua orang saudara perempuan seibu sebapa. Manakala bahagian yang menguntungkan datuk sebanyak satu pertiga (1/3) pusaka ialah apabila berlakunya persaingan antara datuk dan saudara-saudara tersebut selain daripada keadaan di atas.


 

Contoh kes yang melibatkan pandangan Zayd dalam keadaan ini ialah riwayat daripada Ibrahim, iaitu si mati meninggalkan datuk dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Maka penyelesaiannya ialah secara berkongsi kerana ia lebih menguntungkan. Oleh itu, datuk mendapat satu perdua (1/2) bahagian dan saudara lelaki juga mendapat satu perdua (1/2) bahagian.


 

    Dalam kes lain, si mati yang meninggalkan datuk dan lima orang saudara lelaki ialah bahagian datuk sebanyak satu pertiga (1/3) dan selebihnya iaitu dua pertiga (2/3) diagihkan kepada saudara-saudara lelaki. Ini kerana, jika pengagihan dibuat secara perkongsian maka bahagian datuk akan kurang daripada satu pertiga (1/3) dan kadar ini tidak akan menguntungkannya.


 

    Zayd juga berpendapat datuk berperanan mengubah kedudukan saudara perempuan dan menerima pusaka secara casabah walaupun ketiadaan saudara lelaki. Contoh penyelesaian Zayd dalam kes ini ialah si mati hanya meninggalkan seorang saudara perempuan seibu sebapa dan datuk. Bahagian yang diperolehi ialah datuk mendapat sebanyak dua pertiga (2/3) dan saudara perempuan mendapat sebanyak satu pertiga (1/3).


 

    Selain itu juga Zayd berpandangan saudara-saudara sebapa akan tetap dikira dalam pengagihan walaupun bahagiannya akan dikembalikan kepada saudara-saudara seibu sebapa. Hal ini berlaku apabila seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan waris yang terdiri daripada datuk, saudara-saudara seibu sebapa dan saudara-saudara sebapa sahaja. Keadaan ini disebut sebagai al-mucaddah.


 

    Menurut Ibn Abi Shaybah yang meriwayatkan athar daripada al-Shacbi, terdapat enam masalah yang diselesaikan oleh Zayd yang melibatkan berhimpunnya datuk, saudara-saudara seibu sebapa dan saudara-saudara sebapa sama ada lelaki atau perempuan sahaja.


 

    Dalam hal kedua iaitu sekiranya terdapat waris-waris ashab al-furud bersama mereka, maka datuk mempunyai pilihan untuk menerima kadar pusaka yang menguntungkan. Namun, pilihan tersebut akan diperolehi selepas setiap waris-waris ashab al-furud mengambil bahagian masing-masing. Pilihan-pilihan tersebut ialah:


 

  1. Kadar satu perenam (1/6) secara fardu adalah menguntungkan sekiranya keseluruhan bahagian diagihkan kepada waris atau sekiranya baki selepas agihan kepada ashab al-furud ialah sebanyak satu perenam (1/6) dan kurang daripadanya. Kesannya, saudara-saudara lelaki atau perempuan tidak akan mendapat bahagian mereka terutama apabila tidak terdapat baki daripada harta tersebut kecuali dalam kes al-Akdariyyah.


     

  2. Kadar satu pertiga (1/3) adalah menguntungkan sekiranya lebihan bakinya sebanyak satu perdua (1/2) atau lebih dan bilangan saudara lelaki adalah dua kali ganda daripadanya.


     

  3. Secara berkongsi (muqasamah) adalah menguntungkan sekiranya lebihan bakinya sebanyak satu perdua (1/2) atau lebih dan bilangan saudara lelaki adalah kurang dua kali ganda daripadanya.


     

    Antara pandangan Zayd yang melibatkan keadaan ini adalah seperti kes-kes yang diriwayatkan oleh Ibrahim. Sebagai contoh, si mati meninggalkan seorang anak perempuan, datuk dan tiga orang saudara perempuan seibu sebapa. Keputusan yang dikeluarkan oleh Zayd ialah anak perempuan mendapat satu perdua (1/2) (menyamai 5/10), datuk mendapat dua perlima (2/5) baki selepas bahagian anak (menyamai 2/10) dan tiga orang saudara perempuan mendapat tiga perlima (3/5) baki (menyamai 3/10 iaitu 1/10 seorang). Dalam kes ini, bahagian yang menguntungkan datuk ialah secara berkongsi dengan saudara perempuan selepas diagihkan kepada waris iaitu anak perempuan si mati.


 

    Dalam kes lain, seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan waris iaitu suami, ibu, datuk dan saudara lelaki sebapa. Penyelesaiannya menurut pandangan Zayd ialah suami mendapat satu perdua (1/2) (menyamai 3/6), ibu mendapat satu pertiga (1/3) (menyamai 2/6), datuk mendapat satu perenam (1/6) dan tiada lebihan baki daripada pusaka. Oleh itu, saudara lelaki tidak mewarisi pusaka kerana kedudukannya sebagai casabah. Bahagian yang menguntungkan bagi datuk dalam kes ini ialah satu perenam (1/6) secara fardu. Ini kerana, baki pusaka selepas diagihkan kepada waris selain datuk dan saudara lelaki ialah satu perenam (1/6) sahaja.

    Secara amnya, pandangan Zayd berkaitan bahagian dan kaedah pengagihan yang diperolehi oleh datuk adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibrahim berkata:


 

    "Adapun Zayd telah menjadikan bahagian datuk sebanyak satu pertiga (1/3) secara berkongsi jika bersamanya saudara-saudara lelaki atau perempuan. Sekiranya pusaka mencapai satu pertiga (1/3), maka diberikan kepada datuk sebanyak satu pertiga (1/3) dan selebihnya adalah untuk saudara-saudara tersebut. Manakala saudara-saudara seibu sama ada lelaki atau perempuan tiada bahagian jika bersamanya datuk. Saudara-saudara sebapa akan diambil kira apabila bersama saudara-saudara seibu sebapa tetapi mereka tidak mewarisi. Sekiranya si mati hanya meninggalkan saudara lelaki seibu sebapa dan datuk sahaja, maka datuk mendapat sebanyak satu perdua (1/2). Sekiranya si mati meninggalkan dua saudara lelaki seibu sebapa dan datuk sahaja, maka datuk mendapat sebanyak satu pertiga (1/3). Sekiranya saudara lelaki seibu sebapa melebihi dua orang, maka datuk tetap mendapat sebanyak satu pertiga (1/3) dan selebihnya untuk saudara-saudara tersebut. Sekiranya bersama datuk saudara perempuan dan saudara-saudara lelaki, maka bahagian datuk dan saudara-saudara lelaki sebanyak dua pertiga (2/3) dan bahagian saudara perempuan sebanyak satu pertiga (1/3). Sekiranya bersama datuk dua orang saudara perempuan, maka mereka mendapat satu perdua (1/2) dan datuk juga mendapat satu perdua (1/2) selama mana berkongsi lebih baik bagi datuk.


 

    Sekiranya terdapat waris-waris lain seperti isteri, ibu atau suami, maka perwarisan hendaklah diagihkan kepada mereka terlebih dahulu mengikut kadarnya dan lebihan tersebut diagihkan antara datuk dan saudara-saudara lelaki atau perempuan. Sekiranya satu pertiga (1/3) baki adalah lebih menguntungkan daripada berkongsi, maka datuk mendapat satu pertiga (1/3) baki. Tetapi sekiranya berkongsi lebih baik daripada satu pertiga (1/3) baki, maka diagihkan secara perkongsian. Dan sekiranya satu perenam (1/6) lebih baik daripada keseluruhan harta maka diberikan kepada datuk sebanyak satu perenam (1/6). Tetapi sekiranya berkongsi adalah lebih baik daripada satu perenam (1/6) keseluruhan harta, maka datuk mendapat bahagiannya secara berkongsi".


 

3.4.2    Kaedah Pembahagian Harta Kepada Datuk Menurut Pendapat CAli bin Abi Talib r.a.


 

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Saidina cAli bin Abi Talib dan juga disetujui asy-Syacbi dan Ibn Abi Laila bahawa bahagian pusaka datuk akan berubah-ubah menurut kedudukan saudara-saudara yang mempusakai bersamanya, iaitu:


 

  1. Sama ada datuk mewarisi bersama dengan saudara-saudara lelaki seibu sebapa atau sebapa sahaja.


     

  2. Sama ada datuk bersama dengan saudara-saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa sahaja.


     

  3. Sama ada datuk bersama dengan saudara-saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa dan saudara lelaki yang boleh mentacsibkannya atau ada bersamanya anak perempuan atau anak perempuan kepada anak lelaki yang juga boleh mentacsibkannya. Oleh kerana datuk itu sendiri tidak berkuasa mentacsibkan saudara perempuan tetapi mengambil bahagian fara'id yang tetap sebanyak 1/6 harta, maka pembahagian yang dipandang adil dalam kes persaingan antara datuk dan saudara-saudara tersebut ialah:


     

    1. Jika datuk mewarisi bersama dengan saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, maka saudara sebagai ahli waris fardu akan mengambil fara'idnya
      dan bakinya akan dihabiskan oleh datuk, kecuali ternyata kemudiannya baki harta yang ada adalah kurang daripada 1/6 bahagian setelah diambil oleh saudara-saudara maka ia akan mengambil fara'idnya sebanyak 1/6 bahagian itu.


       

    2. Jika datuk mewarisi bersama dengan saudara-saudara lelaki seibu sebapa atau sebapa sahaja, maka datuk akan berkongsi dalam harta peninggalan itu sepertimana yang diterima oleh saudara-saudara casabah tersebut, kecuali ternyata dengan perkongsian itu menyebabkan bahagian datuk kurang daripada 1/6, maka datuk akan mengambil fara'idnya sebanyak 1/6 bahagian dan baki selebihnya akan diambil oleh saudara-saudara tersebut. Bagaimanapun pembahagian kepada saudara lelaki seibu sebapa yang mengeluarkan saudara sebapa kekal seolah-olah saudara sebapa tidak ada bersamanya dan oleh kerana itu bahagian yang diterima oleh masing-masing datuk dan saudara seibu sebapa akan bertambah. Jelasnya bahagian saudara lelaki sebapa yang dikeluarkan itu pada mula lagi tidak diambil kira dalam pembahagian (muqasamah) harta kepada waris-waris berkenaan. Umpamanya si mati meninggalkan:


     

    Datuk                        1/2

    Saudara lelaki seibu sebapa            1/2

    Saudara lelaki sebapa                 -


     

    1. Jika datuk mewarisi bersama dengan saudara lelaki seibu sebapa atau sebapa dan saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, maka datuk akan mengambil sepertimana dengan bahagian yang diterima oleh saudara lelaki iaitu mendapat dua bahagian harta, sedangkan saudara perempuan mendapat satu bahagian, kecuali apabila ternyata bahagian datuk kurang daripada 1/6 bahagian, maka ia akan mengambil fara'idnya sebanyak 1/6. Kedudukan bahagian datuk tidak berubah sama ada terdapat juga bersamanya waris-waris lain seperti anak perempuan atau anak perempuan kepada anak lelaki atau ashab al-furud lainnya. Umpamanya si mati meninggalkan:


       

      1. Datuk                    1/6

        Saudara lelaki sebapa            1/6

        Saudara perempuan seibu sebapa    1/2

        Ibu                    1/6


         

      2. Datuk                    1/4 (baki)

        Saudara lelaki sebapa             -

        2 saudara lelaki seibu sebapa        1/4 (baki)

        Isteri                    1/4


         

    2. Jika datuk mewarisi bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan kepada anak lelaki dan saudara perempuan kepada anak lelaki dan saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, maka datuk akan mengambil farai'dnya sebanyak 1/6 bahagian dan bakinya akan diambil oleh maca ghairiha iaitu ia ditacsibkan dengan kehadiran sama ada anak perempuan atau anak perempuan kepada anak lelaki. Umpamanya si mati meninggalkan:


       

      Datuk                        1/6

      Anak perempuan                1/2

      Saudara perempuan sebapa            1/3 (baki harta)                    

3.4.3    Kaedah Pembahagian Harta Kepada Datuk Ketika Bersama Saudara CAsabah Menurut Pendapat cAbdullah Ibn MasCud r.a.


 

cAbdullah ibn Mascud r.a berpendapat bahawa cara pembahagian harta pusaka antara datuk ketika mewarisi bersama dengan saudara sama ada seibu sebapa atau sebapa ialah dengan cara penyelesaian bercampur antara pandangan Saidina cAli dan Zayd iaitu:


 

  1. Datuk menerima bahagian secara muqasamah dengan saudara seibu sebapa atau sebapa sekiranya dengan cara pembahagian ini bahagian datuk tidak kurang dari satu pertiga (1/3) bahagian. Penyelesaian ini adalah sama dengan pendapat Zayd bin Thabit.


     

  2. Datuk tidak mentacsibkan saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa tanpa ada waris lain yang boleh mentacsibkannya. Saudara perempuan akan mengambil bahagian mereka secara fardu dan datuk akan mengambil baki harta. Cara ini adalah menyerupai pendapat Saidina cAli r.a.


     

  3. Saudara lelaki dan perempuan sebapa yang didinding oleh saudara seibu sebapa tidak akan diambil kira dalam pembahagian harta. Pendapat ini juga sama dengan pandangan yang dikemukakan oleh Saidina cAli r.a. Pendapat ini diikuti oleh golongan tabicin seperti Masruq, cAlqamah dan Shurayh.


 

3.5    KES AL-KHARQA'


 

Gambaran tentang perselisihan pendapat dikalangan para sahabah dalam masalah pembahagian harta kepada datuk dan saudara-saudara seibu sebapa atau sebapa adalah dengan jelas disimpulkan didalam masalah al-kharqa' berikut ini. Kes ini dinamakan al-kharqa' kerana pandangan sahabat seolah-olah telah dikoyakkannya ataupun kes ini telah memecah-belahkan pandangan sahabat. Masalah ini dikenal juga dengan al-musabba'ah kerana terdapat tujuh orang yang mengemukakan pendapatnya dan ada juga yang mengatakan sebagai al-musaddah kerana memandang bahawa sebenarnya pendapat-pendapat itu boleh digolongkan kepada enam pendapat sahaja. Disamping itu ada yang mengatakan sebagai al-cUthmaniyyah kerana kes ini timbul bersempena dengan masa pemerintahan khalifah cUthman. Bahkan bermacam-macam gelaran diberikan kepadanya lagi iaitu sama ada dengan berpandukan kepada hasil jawapan yang diberikan atau sifat masalahnya sendiri, seperti antaranya Musaddasah as-Siddiq, Muthallathah cUthman, al-Kharqa' (tanah luas) dan sebagainya.


 

    Kes ini melibatkan pembahagian harta pusaka kepada datuk (bapa kepada bapa), seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa dan ibu. Penjelasan masalah ini berdasarkan pendapat sahabat seperti berikut:


 

  1. Pendapat Abu Bakar, Ibn Abbas dan pengikut-pengikutnya termasuk Abu Hanifah seperti berikut:


     

Waris 

Fardu 

Asal

Masalah 

Saham 

Datuk (bapa kepada bapa) 

cAsabah


 


 


 

3 

2 

Seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa 

Mahjub 

- 

Ibu 

1/3 

1 

Jumlah 

3 


 


 


 


 

  1. Pendapat Zayd bin Thabit yang diikuti oleh Imam Malik, Shafici dan Ahmad dan lain-lain seperti berikut:

Waris 

Fardu 

Asal

Masalah 

Saham 

Tashih 

Datuk (bapa kepada bapa) 


 

cAsabah


 

3 


 

2 

4 

Seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa 

2 

Ibu 

1/3 

1 

3 

Jumlah 

3 

9 


 

  1. Pendapat Saidina cAli seperti berikut:


     

Waris 

Fardu 

Asal

Masalah 

Saham 

Datuk (bapa kepada bapa) 

1/6 


 

6 

1 

Seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa 

1/2 

3 

Ibu 

1/3 

2 

Jumlah 

6 


 

  1. Pendapat Saidina Umar dan anaknya, cAbdullah bin Umar seperti berikut:


 

Waris 

Fardu 

Asal

Masalah 

Saham 

Datuk (bapa kepada bapa) 

cAsabah


 

6 

2 

Seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa 

1/2 

3 

Ibu 

1/3 baki

1 

Jumlah 

        6 


 


 


 

  1. Pendapat pertama Ibn Mascud seperti berikut:


     

Waris 

Fardu 

Asal

Masalah 

Saham 

Datuk (bapa kepada bapa) 

cAsabah


 

6 

5 

Seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa 

Mahjub 

- 

Ibu 

1/6 

1

Jumlah 

6 


 

  1. Pendapat kedua Ibn Mascud
    seperti berikut:


 

Waris 

Fardu 

Asal

Masalah 

Saham 

Tashih 

Datuk (bapa kepada bapa) 


 

cAsabah


 


 

2 


 

1 

1 

Ibu 

1 

Seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa 


 

1/2 


 

1 


 


 

2 

Jumlah 

2 

        4 


 

  1. Pendapat Saidina Uthman menetapkan bahawa semua waris mendapat bahagian yang sama besar. Penyelesaiannya seperti berikut:


     

Waris 

Fardu 

Asal

Masalah 

Saham 

Datuk (bapa kepada bapa) 

1/3 


 

3 

1 

Seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa 

1/3 

1 

Ibu 

1/3

1 

Jumlah 

3 


 

3.6    KES AL-AKDARIYYAH


 

Menurut ulama, saudara perempuan sama ada seibu sebapa atau sebapa hanya ditetapkan bahagian mereka bersama datuk dalam kes al-mua'dah. Walau bagaimanapun ia dikecualikan dalam kes al-akdariyyah.


 

    Kes ini dinamakan al-akdariyyah kerana kes ini mencemarkan mazhab Zayd bin Thabit r.a. ataupun kerana si mati ini berasal daripada Akdar. Hanya Allah sahaja yang tahu.


 

    Dari segi bahasa ianya adalah berasal dari perkataan kadara yang bererti keruh atau mengelirukan. Sedangkan sebahagian ulama mengatakan bahawa penyebutan masalah ini dengan istilah al-akdariyyah yang ertinya kotor atau mengotori disebabkan masalah ini cukup untuk mengotori mazhab Zayd bin Thabit. Fuqaha' bagaimanapun berlainan pendapat tentang punca timbulnya masalah ini dan tentang penyelesaiannya. Menurut setengah fuqaha' bahawa nama kes ini pada asalnya diberikan sebagai gelaran kepada orang yang menimbulkan masalah ini. Ada juga yang mengatakan ianya berpunca dari masalah yang ditimbulkan dalam kes itu sendiri iaitu dinamakan datuk dikatakan telah mengelirukan fara'id saudara perempuan sebanyak satu perdua (1/2) dengan ditacsibkan oleh datuk kemudiannya hingga datuk mengambil lebih banyak dari saudara perempuan tersebut. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa ianya berpunca dari penyelewangan kepada teori asal Zayd yang sebenar, kerana datuk tidak dibenarkan mentacsib saudara perempuan di peringkat awal lagi sepertimana dikehendaki oleh teori Zayd, tapi dilakukan hanya setelah selesai pembahagian yang dicawlkan. Cara sedemikian adalah jelas menyalahi kehendak teori Zayd. Bagaimanapun masalah ini umumnya dikenali sebagai "al-akdariyyah" dan ianya diikuti oleh mazhab-mazhab Syafici, Maliki dan Hanbali.


 

    Masalah al-Akdariyyah ini sebenarnya pernah timbul di masa sahabah lagi iaitu manakala Abu Bakar, cAli, cAbbas, Ibn Mascud dan Zayd bin Thabit masing-masing telah memberi pendapat dan putusan mereka mengenainya. Apa yang dipertikaikan dalam masalah ini ialah tentang kadar bahagian datuk dan saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa apabila baki harta telah kehabisan setelah diambil oleh waris-waris ashab al-furud dan datuk terpaksa mengambil fara'idnya sebanyak satu perenam (1/6) yang jelas kurang dari fara'id yang diambil oleh saudara perempuan tersebut. Menurut teori al-Akdariyyah bahawa soal ini boleh diselesaikan dengan melalui dua peringkat:


 

  1. Dengan berpandukan pendapat Saidina cAli yang menyelesaikan mengikut ketetapan fara'id yang diterima oleh masing-masing datuk dan saudara perempuan iaitu satu perenam (1/6) dan satu perdua (1/2), walaupun dengan pembahagian ini mengakibatkan datuk menerima kurang dari saudara perempuan.


 

  1. Dengan berpandukan teori Zayd yang membolehkan datuk mentacsibkan saudara perempuan seibu sebapa setelah selesai pembahagian fara'id kepada semua waris dan dicawlkan, hingga dengan demikian menyebabkan datuk menerima dua bahagian dan saudara perempuan satu bahagian sahaja. Umpamanya si mati meninggalkan:


     

Waris 

Fardu 

Asal

Masalah 

Saham 

Suami 

1/2 


 


 


 

6 

3 

Ibu 

1/3 

2 

Datuk (bapa kepada bapa) 

1/6 

1 

Seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa 

1/2 

3 

Jumlah 

9 al-cawl


 

    Kemudiannya, bahagian datuk (1/9) dan seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa (3/9) dicampurkan dan dibahagikan secara muqasamah iaitu dua bahagian untuk lelaki (datuk) dan satu bahagian untuk perempuan (seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa). Dengan itu, suami mendapat 9/27, ibu mendapat 6/27, datuk mendapat 8/27 dan seorang saudara perempuan seibu sebapa mendapat 4/27. Di dalam masalah ini, asal masalah al-cawl 9 menjadi 27. Penyelesaiannya seperti berikut:


 

Waris 

Saham 

Tashih 

Suami 

3 

9 

Ibu 

2 

6 

Datuk (bapa kepada bapa) 


 

4 (1+3) 

8 

Seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa 

4 

 

9 al-cawl

27 al-cawl


 

    Jelaslah bahawa penyelesaian menurut teori al-Akdariyyah ini tidak sepenuhnya berpandukan teori Zayd yang diterima oleh mazhab-mazhab Syafici, Maliki dan Hanbali sendiri, kerana menurut peraturan Zayd apabila timbul persaingan dengan ahli-ahli waris ashab al-furud lainnya lagi di samping saudara perempuan maka hendaklah datuk memilih kadar bahagian yang paling menguntungkannya, tetapi sekiranya tidak ada pilihan lain yang lebih baik maka hendaklah dia mengambil fara'idnya sebanyak satu perenam (1/6) bahagian. Kesan yang mendalam dari penyelesaian secara al-Akdariyyah ini ialah bukan sahaja kepada fara'id saudara perempuan berkenaan terapi juga kepada fara'id waris-waris lainnya yang terpaksa ikut sama menanggung beban pemotongan menurut cawl untuk kemudiannya diserapkan ke dalam fara'id datuk melalui tacsib yang dilakukan ke atas saudara perempuan. Oleh itu teori ini dikatakan juga sebagai ikhtiar untuk menambahkan fara'id datuk hingga melebihi fara'id saudara perempuan, kerana memandang kedudukannya yang lebih penting dalam keluarga.


 

    Untuk dapat membandingkan secara lebih jelas lagi pandangan para sahabat mengenai masalah al-Akdariyyah, maka berikut ini adalah pembahagian mereka masing-masing:


 

  1. Mengikut pendapat Abu Bakar dan Ibn cAbbas yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah bahawa seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa didinding oleh datuk dan tidak memperolehi sebarang harta pusaka. Penyelesaiannya seperti berikut:


     

Waris 

Fardu 

Asal

Masalah 

Saham 

Suami 

1/2


 


 

6 

3 

Ibu 

1/3 

2 

Datuk (bapa kepada bapa) 

Asabah 

1 

Seorang saudara perepuan seibu sebapa atau sebapa 

Mahjub 

- 

Jumlah 

6 


 

  1. Sebaliknya, mengikut pendapat Saidina cAli bahawa seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa tetap mendapat fardunya dan bahagiannya tidak dicampurkan dengan bahagian datuk. Penyelesaiannya seperti berikut:


 

Waris 

Fardu 

Asal Masalah

Saham 

Suami 

1/2


 

6 

3 

Ibu 

1/3 

2 

Datuk (bapa kepada bapa) 

1/6 

1 

Seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa 

1/2

3 

Jumlah 

9 al-'Awl 


 

  1. Manakala menurut pendapat Saidina Umar dan Ibn Mascud bahawa seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa mendapat fardunya iaitu 1/2, ibu mendapat 1/6, datuk mendapat 1/6 dan suami mendapat 1/2. Mereka sependapat dengan Zayd bin Thabit bahawa seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa tidak didinding oleh datuk, tetapi bahagian seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa tidak dicampurkan dengan bahagian datuk. Manakala ibu hanya diberikan bahagian 1/6 supaya bahagian ibu tidak melebihi bahagian datuk. Penyelesaiannya seperti berikut:


     

Waris 

Fardu 

Asal

Masalah 

Saham 

Suami 

1/2


 


 


 

6 

3 

Ibu 

1/6 

1 

Datuk (bapa kepada bapa) 

1/6 

1 

Seorang saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa 

1/2

3 

Jumlah 

8 al-'Awl 


 


 

Al-Rahabi menyebut dalam syairnya:

    Al-Ukht bukan pewaris melalui fardu jika ada datuk bersamanya


 

Kecuali dalam satu kes yang membezakannya.

    Suami dan ibu mendapat bahagian mereka sepenuhnya


 

Ketahuilah kerana orang yang terbaik adalah orang yang paling mengetahuinya.

    Ia dikenali sebagai al-akdariyyah


 

Iaitu supaya kamu mengetahui hakikatnya

    Ditetapkan untuk al-ukht satu perdua pusaka dan untuk datuk satu perenam


 

Sehinggalah bahagian-bahagian ini diubah semula

    Kemudian bahagian mereka akan dibahagikan semula secara saksama


 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, oleh itu peliharalah dan syukurilah penggubalnya.


 

3.7    KES AL-MUCADDAH.


 

Kes ini juga berkait rapat dengan masalah persaingan antara datuk dan saudara seibu sebapa atau sebapa sama ada lelaki atau perempuan. Kebiasaannya, kes ini melibatkan datuk, sauadara perempuan seibu sebapa dan saudara lelaki atau perempuan sebapa sama ada bersama mereka terdapat waris ashab al-furud lain atau tidak. Tuntutan semula bahagian saudara perempuan seibu sebapa daripada bahagian saudara sebapa sama ada lelaki atau perempuan menyebabkan kes-kes tersebut digelar sebagai al-mucaddah.


 

    Terdapat empat kes al-mucaddah yang digelar dengan al-Zaydiyyat al-arbac. Persamaan antara keempat-empat kes tersebut ialah kesemuanya meninggalkan datuk dan seorang saudara perempuan seibu sebapa. Kes-kes al-Zaydiyyat al-arbac adalah seperti berikut:


 

  1. Al-cAshariyyah:


     

    Masalah ini timbul apabila si mati meninggalkan datuk, saudara perempuan seibu sebapa dan saudara lelaki sebapa. Dalam kes ini, bahagian datuk secara berkongsi dengan saudara-saudara tersebut adalah lebih menguntungkannya. Jumlah asal masalah ini ialah lima kerana bahagian datuk ialah dua perlima (2/5), saudara perempuan seibu sebapa mendapat satu perlima (1/5) dan saudara lelaki sebapa mendapat dua perlima (2/5).


 

    Bahagian saudara lelaki sebapa kemudiannya dikembalikan kepada saudara perempuan seibu sebapa bagi mencukupkan bilangan satu perdua (1/2) seperti kadar fardu yang asal. Oleh itu, kadar yang diperolehi oleh setiap waris ialah datuk sebanyak dua perlima (2/5) (menyamai 4/10), saudara perempuan seibu sebapa sebanyak satu perdua (1/2) (menyamai 5/10) dan bakinya iaitu 1/10 diberikan kepada saudara lelaki sebapa.


 


 

Waris 

Penyelesaian fara'id

Kadar

Fardu 

Saham 

Tashih 

Datuk 


 


 


 

Muqasamah

2/5 

2 x 2 = 4 

Saudara perempuan seibu sebapa 


 

1/5 

1/2

(fardu)


 

5 

Saudara lelaki sebapa 

2/5 

Baki 

1 

Jumlah (Asal masalah) 

5/5 

5 x 2 = 10 

    

    Al-Shacbi meriwayatkan kes ini, daripada Zayd berpendapat: "Asal masalah daripada sepuluh; empat bahagian untuk datuk, empat bahagian untuk saudara lelaki sebapa dan dua bahagian untuk saudara perempuan. Kemudian dikembalikan bahagian yang diperolehi oleh saudara lelaki kepada saudara perempuan sebanyak tiga bahagian bagi mencukupkan 1/2 dan bakinya iaitu satu bahagian adalah miliknya".


 


 


 

  1. Al-cIshriniyyah:


     

    Kes ini berlaku apabila si mati meninggalkan waris iaitu datuk, saudara perempuan seibu sebapa dan dua orang saudara perempuan sebapa. Bahagian yang menguntungkan datuk ialah dengan mewarisinya secara berkongsi.

Jumlah asal masalah dalam kes ini ialah lima kerana bahagian datuk ialah 2/5, saudara perempuan seibu sebapa mendapat 1/5 dan dua orang saudara perempuan sebapa mendapat 2/5. Bahagian saudara perempuan sebapa kemudiannya dikembalikan kepada saudara perempuan seibu sebapa bagi mencukupkan bilangan 1/2 seperti kadar fardu yang asal. Jumlah asal masalah yang paling minima dua puluh. Oleh yang demikian, kadar yang diperolehi setiap waris ialah datuk sebanyak 2/5 (menyamai 8/20), saudara perempuan seibu sebapa sebanyak 1/2 (10/20) dan bakinya iaitu 2/20 diberikan kepada dua orang saudara perempuan sebapa (1/20 seorang).


 


 

Waris 

Penyelesaian fara'id

Kadar

fardu 

Saham 

Tashih 

Datuk 


 


 

Muqasamah

2/5 

2 x 4 = 8 

Saudara perempuan seibu sebapa 


 

1/5 

1/2

(fardu)


 

10 

2 Saudara perempuan sebapa 

2/5 

Baki 

2 

Jumlah (Asal masalah) 

5/5 

5 x 4 = 20 


 

    Dalam hal ini, Ibrahim dan al-Shacbi meriwayatkan daripada Zayd: "Bahagian datuk ialah 2/5 dan saudara-saudara perempuan masing-masing mendapat 1/5. Kemudian bahagian saudara-saudara perempuan sebapa dikembalikan kepada saudara perempuan seibu sebapa bagi mencukupkan 1/2 dan lebihannya adalah untuk mereka".


 

  1. Al-Muktasarah:


     

    Situasi kes ini ialah apabila seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan waris iaitu datuk, ibu, saudara perempuan seibu sebapa, saudara lelaki dan saudara perempuan sebapa. Dalam kes ini, datuk mempunyai pilihan untuk mendapat bahagian yang menguntungkan iaitu secara berkongsi atau 1/3 baki selepas diagihkan kepada ibu. Ini kerana, kedua-dua cara tersebut mempunyai bahagian yang sama. Kedudukan saudara-saudara sebapa tetap dikira terlebih dahulu dan kemudiannya barulah bahagiannya dikembalikan kepada saudara perempuan seibu sebapa untuk mencukupkan 1/2.


 

    Pengiraan asal masalah ini ialah 6 dan kemudiannya didarabkan enam iaitu mewakili jumlah bahagian antara datuk dan saudara-saudara seibu sebapa dan sebapa. Oleh itu bahagian yang diperolehi waris-waris ialah ibu mendapat 1/6 (menyamai 6/36), datuk mendapat 1/3 baki (menyamai 10/36), saudara perempuan seibu sebapa mendapat 1/2 (menyamai 18/36) dan saudara-saudara sebapa mendapat bakinya (menyamai 2/36). Seterusnya, keseluruhan bahagian didarabkan dengan tiga supaya bahagian yang diperolehi oleh saudara-saudara sebapa adalah sempurna secara casabah.


 

    Hasil bahagian setiap waris adalah seperti berikut; ibu (18/108), datuk (30/108), saudara perempuan seibu sebapa (54/108), saudara lelaki sebapa (4/108) dan saudara perempuan sebapa (2/108). Walau bagaimanapun, kadar yang diterima dikecilkan dan dipermudahkan dengan membahagikannya kepada dua. Justeru, kadar terakhir yang diperolehi ialah ibu (9/54), datuk (15/54), saudara perempuan seibu sebapa (27/54), saudara lelaki sebapa (2/54), dan saudara perempuan sebapa (1/54). Proses memudahkan kepada nilai terkecil bagi keseluruhan pengagihan menyebabkan kes ini digelar dengan al-mukhtasarah.


 

Waris 

Penyelesaian fara'id

Kadar

Fardu 

Saham 

Tashih 

Ibu 

1/6 

6 

6 x 3 = 30 

30 ÷ 2 = 15 

Datuk 

1/3 baki 

10 

6 x 3 = 18 

18 ÷ 2 = 9 

Saudara perempuan seibu sebapa 


 


 

Muqasamah 

1/2 

1/8 

18 x 3 = 54 

54 ÷ 2 = 27 

Saudara lelaki sebapa 


 

Baki

1 : 2 


 

2 


 

2 x 3

= 6 

4

4 ÷ 2 = 2 

Saudara perempuan sebapa 

2 

2 ÷ 2 = 1 

Jumlah (Asal masalah) 

36 

36 x 3 = 108 

108 ÷ 2 =54 


 

  1. Al-Tiscinniyyah:


     

    Kes ini berlaku apabila seorang lelaki meninggalkan waris iaitu ibu, datuk, seorang saudara perempuan seibu sebapa, dua orang saudara lelaki sebapa dan seorang saudara perempuan sebapa. Dalam kes ini, kadar yang menguntungkan datuk ialah 1/3 baki selepas diagihkan kepada ibu.


 

    Asal masalah dalam kes ini iaitu enam perlu didarabkan dengan tiga yang merupakan tiga waris yang sama kedudukannya selain ibu. Oleh itu, bahagian yang diperolehi ialah ibu mendapat 1/6 (menyamai 3/18), datuk mendapat 1/3 baki (menyamai 5/18), saudara perempuan seibu sebapa mendapat 1/2 (menyamai 9/18 selepas diperolehi daripada saudara-saudara sebapa bagi mencukupkan 1/2) dan bakinya 1/18 dikongsi secara casabah oleh saudara-saudara sebapa. Seterusnya, keseluruhan bahagian didarabkan dengan lima yang mewakili bahagian saudara-saudara sebapa sama ada lelaki dan perempuan.


 

    Kadar terakhir yang diperolehi oleh setiap waris ialah ibu (15/90), datuk (25/90), saudara perempuan seibu sebapa (45/90), dua orang saudara lelaki sebapa (4/90 menyamai 2/90 seorang) dan saudara perempuan seibu (1/90).


 

Waris 

Penyelesaian fara'id

Kadar

Fardu 

Saham 

Tashih 

Ibu 

1/6 

3 

3 x 5 = 15 

Datuk 

1/3 baki 

5 

5 x 5 = 25 

Saudara perempuan seibu sebapa 


 


 

Muqasamah 


 

12 


 

9 


 

9 x 5 = 45  

2 Saudara lelaki sebapa 

Baki

1 : 2 


 

1 


 

1 x 5 = 5 

4 

Saudara perempuan sebapa 

1 

Jumlah (Asal masalah)

18 

18 x 5 = 90 


 

    Keempat-empat kes di atas menunjukkan bahagian yang diperolehi oleh setiap saudara-saudara sebapa sama ada lelaki atau perempuan akan dipulangkan semula kepada saudara perempuan seibu sebapa selepas dikira bersama-sama dalam pengiraan. Ia dikembalikan bagi tujuan mencukupkan bahagian saudara perempuan seibu sebapa sebanyak 1/2 sekiranya seorang dan 2/3 sekiranya dua orang atau lebih.


 

    Walau bagaimanapun, dalam keempat-empat kes yang disandarkan mengikut pengiraan Zayd ini hanya melibatkan seorang sahaja saudara perempuan seibu sebapa. Kes-kes ini juga menunjukkan bahawa setiap saudara-saudara sebapa tetap mendapat bahagian yang berbaki selepas dikembalikan bahagian sepatutnya kepada saudara perempuan seibu sebapa.


 

    Secara umumnya, gelaran dalam kes-kes al-Zaydiyyat al-arbac merujuk kepada nilai asal masalah iaitu al-cashariyyah (10), al-cishriniyyah (20), al-tiscinniyyah (90). Manakala, al-mukhtasarah pula ialah gelaran yang diberi kerana proses memudahkan pengiraan dan asal masalah kepada nilai terkecil.


 

3.8    KES AL-HAMZIYYAH


 

Kes ini melibatkan si mati dan meninggalkan waris iaitu datuk, tiga orang nenek yang sama kedudukannya (ibu kepada ibu kepada ibu, ibu kepada ibu kepada bapa dan ibu kepada bapa kepada bapa) dan tiga saudara perempuan dari setiap kategori (seibu sebapa, sebapa dan seibu).


 

    Penyelesaian mengikut pendapat Zayd adalah nenek-nenek akan mendapat 1/6 dan bakinya dikongsi antara datuk dan saudara-saudara perempuan. Namun, saudara perempuan seibu sebapa akan terdinding (hajb) disebabkan kewujudan datuk.


 

    Dalam hal ini, asal masalah iaitu enam akan didarabkan dengan tiga (bilangan nenek) dan kemudiannya didarabkan dengan empat (bilangan jumlah bahagian antara datuk dan dua orang saudara perempuan). Seterusnya, bahagian saudara perempuan sebapa akan dikembalikan kepada saudara perempuan seibu sebapa yang menyebabkan tiada baki untuknya kerana telah dihabiskan oleh saudara perempuan seibu sebapanya. Bahkan bahagian yang diperolehi oleh saudara perempuan seibu sebapa tidak mencukupi 1/2 mengikut kadar asal secara fardu.


 

    Oleh itu bahagian yang akan diperolehi oleh semua waris ialah tiga orang nenek (12/72 menyamai 4/72 seorang), datuk (30/72) dan saudara perempuan seibu sebapa (30/72). Kesemua kadar tersebut boleh dikecilkan iaitu kesemua nenek mendapat 6/36 (2/36 seorang), datuk mendapat 15/36 dan saudara perempuan seibu sebapa 15/36.


 

Waris  

Penyelesaian fara'id

Kadar

Fardu 

Saham 

Tashih

3 nenek 

1/6 

1/6 

1 x (4 x 3) = 12 

12 ÷ 2 = 6 

Datuk  


 


 

cAsabah


 


 

5/6 

30 

30 ÷ 2 = 15 

Saudara perempuan seibu sebapa 

30 

30 ÷ 2 = 15 

Saudara perempuan sebapa 

Dikembalikan kepada saudara perempuan seibu sebapa

Saudara perempuan seibu 

Mahjub (terdinding daripada perwarisan)

Jumlah (Asal masalah) 

6/6 

6 x (4 x 3) = 72 

72 ÷ 2 = 36 


 

    Penyelesaian kes ini menurut sahabat-sahabat lain selain Zayd bin Thabit r.a ialah:


 

  1. Pendapat Abu Bakar r.a dan Ibn cAbbas r.a: nenek mendapat 1/6 dan bakinya adalah bahagian datuk yang diambil secara casabah. Tiada bahagian untuk saudara-saudara perempuan kerana terhalang dengan kewujudan datuk.


     

  2. Pendapat cAli r.a: bahagian nenek ialah 1/6, saudara perempuan seibu sebapa mendapat 1/2, saudara perempuan sebapa mendapat 1/6 bagi mencukupkan 2/3 dan bakinya adalah bahagian datuk.


     


     


 


 

3.9    KESIMPULAN


 

Wujud dua golongan yang membincangkan tentang pusaka datuk. Golongan pertama mengatakan bahawa datuk boleh mendinding saudara-saudara seibu sebapa atau sebapa (lelaki atau perempuan) dan golongan kedua pula mengatakan bahawa datuk tidak boleh mendinding mereka. Golongan yang mengatakan datuk tidak boleh mendinding saudara-saudara terdapat beberapa perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat mereka ialah dari segi kaedah-kaedah pembahagian harta pusaka yang digunakan oleh mereka dan cara penyelesaianya.


 

    Dalam menyelesaikan persoalan tentang persaingan harta pusaka antara datuk dengan saudara-saudara, maka telah timbul kes-kes pengecualian yang melibatkan datuk. Kes-kes ini dinamakan pengecualian kerana terkeluar daripada kaedah-kaedah umum dalam pembahagian harta pusaka atau kes-kes pengecualian yang tidak mengikut kaedah umum dalam pembahagian pusaka.


 


 


 

BAB IV


 

PENUTUP


 

Islam selaku agama samawi yang datangnya daripada Allah s.w.t telah menggariskan hukum hakam yang berkaitan dengan harta pusaka dengan cara yang terperinci demi menjaga keadilan dan mengelakkan penyelewengan dalam pembahagian harta. Ini kerana, Islam mengiktiraf kuasa pemilikan harta bagi setiap individu sama ada lelaki atau perempuan dan orang dewasa mahupun kanak-kanak serta bayi di dalam kandungan. Oleh itu, ilmu faraid dianggap suatu bidang ilmu fiqh yang mempunyai keistimewaan yang tersendiri lantaran hubungannya yang amat rapat dengan kehidupan dan kematian manusia. Ini dapat dilihat melalui ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w serta athar-athar para sahabat yang membicarakan berkenaan dengan keistimewaan ilmu ini.


 

    Para sahabat r.a mendapat didikan secara langsung daripada Rasulullah s.a.w serta merupakan generasi yang terbaik dan contoh kepada umat manusia dalam menghayati ilmu-ilmu Islam. Pada zaman Rasulullah s.a.w masih hidup, setiap permasalahan yang berlaku diajukan kepada baginda s.a.w untuk mendapatkan penyelesaiannya. Namun selepas kewafatan baginda, para sahabat r.a pula menjadi tempat rujukan untuk setiap permasalahan yang berlaku. Bagi permasalahan yang sudah dinaskan secara qaticiyy, maka tidak timbul perbezaan pendapat dikalangan sahabat r.a mengenai penyelesaiannya. Namun, bagi permasalahan baru yang tiada nas sarih, maka para sahabat tidak terlepas daripada berselisih pendapat antara sesama mereka. Banyak faktor yang menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat ini antaranya kefahaman yang berbeza dalam memahami sesuatu nas dan kandungan nas itu sendiri yang bersifat dhanniyy al-dilalah. Walau apa pun, setiap pandangan mereka sama ada yang disepakati ataupun tidak, diterima dan diguna pakai dalam memahami sesuatu nas.


 

Dalam kajian ini membincangkan tentang sistem pusaka yang dilaksanakan pada zaman sebelum Islam. Zaman sebelum Islam adalah merupakan zaman jahiliyyah yang mana sistem perwarisannya adalah menurut adat dan kekerabatan. Adat tersebut dilakukan secara turun temurun iaitu di ambil oleh nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka hanya memberikan harta pusaka kepada kaum lelaki sahaja dan kaum perempuan dipulaukan malah ditindas tanpa memberikan apa-apa kepada mereka. Mereka beranggapan bahawa kaum perempuan ini hanya akan memberikan masalah dan akan menjatuhkan maruah keluarga serta juga kaum yang lemah yang mana pada mereka seolah-olah tidak memberikan manfaat kepada mereka. Justeru itu, bagi mereka orang yang berhak menerima harta pusaka adalah kaum lelaki yang dapat mempertahankan keluarga. Namun begitu mereka tidak memberikan harta pusaka kepada anak lelaki yang masih kecil, alasannya adalah anak kecil ini tidak mampu untuk memegang senjata dan tidak mampu untuk menjaga atau mempertahankan keluarga.


 

    Zaman jahiliyyah juga memberikan harta pusaka melalui sumpah setia dan perjanjian. Adapun sumpah setia dan perjanjian ini berlaku tanpa ada hubungan nasab dan kekerabatan di anatara mereka. Mereka hanya mengatakan bahawa masing-masing saling menjaga antara satu sama lain atau boleh dikatakan juga bahawa susah senang ditanggung bersama. Jika salah seorang mereka susah, maka pihak yang lagi satu akan membantu dan begitu juga sebaliknya. Menerusi sumpah setia dan perjanjian ini, mereka akan saling pusaka-mempusakai antara satu sama lain iaitu jika salah satu pihak yang bersumpah setia atau melakukan perjanjian ini meninggal dunia, maka pihak yang lagi satu yang telah bersumpah setia atau telah berjanji akan mempusakai harta pihak yang meniggal dunia itu tadi. Ini semua adalah satu penindasan kepada mereka yang berhak dan tidak bertepatan dengan fitrah manusia yang saling hormat-menghormati antara sesama manusia dan memerlukan perdamaian serta keadilan.


 

    Selepas kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w, sistem ini telah diubah serta dirombak dengan berpandukan kepada wahyu yang diturunkan kepada baginda oleh Allah s.w.t. Sistem pusaka di masa zaman jahiliyyah yang tidak adil itu telah ditukar kepada sistem pusaka yang dibawa oleh Islam yang tanpa ada keraguan tentang keadlilannya. Sistem pusaka Islam ini mewariskan harta kepada mereka yang berhak tanpa melihat kepada umur, darjat, tingkatan serta kaum (lelaki atau perempuan). Semuanya berhak mendapat harta pusaka jika mereka sabit ke atas nasab dan keturunan. Sistem pusaka Islam juga mengajar akan cara-cara pembahagian harta pusaka serta fardu yang akan diperolehi bagi setiap ahli waris. Antaranya ada yang akan mendapat secara fardu, ada yang mendapat secara casabah dan ada juga yang akan mendapat secara fardu dan casabah sekaligus. Sumber-sumber hukum ini didapati melalui al-Quran, al-Sunnah, Ijmac dan juga ijtihad sahabat melalui dalil-dalil yang dibincangkan di dalam kajian ini.


 

Fokus utama kajian ini adalah tertumpu kepada persaingan datuk dengan saudara-saudara dalam menerima harta pusaka. Kajian ini berikutan kepada banyaknya percanggahan yang berlaku dikalangan fuqaha' dalam menetukan bagaimanakah cara hendak membahagikan harta yang di tinggalkan oleh si mati kepada waris yang mana waris tersebut adalah datuk dan saudara-saudara. Jika dilihat kepada pendapat Abu Hanifah dan beberapa pendapat sahabat yang lain, mereka mengatakan bahawa datuk adalah sama seperti bapa di mana bapa boleh mendinding saudara-saudara dalam menerima harta pusaka. Oleh itu, datuk juga boleh mendinding saudara-saudara dan pembahagiannya adalah sama mengikut bapa. Sebelum itu, harus dipastikan bahawa bapa tiada kerana jika bapa wujud ketika itu maka datuk tidak dapat sebarang harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati kerana ijmac ulama telah menetapkan bahawa jika bapa ada, maka datuk akan didinding olehnya.


 

    Namun demikian, jumhur fuqaha' telah bersepakat bahawa datuk tidak boleh mendinding saudara-saudara sama ada seibu sebapa atau sebapa baik lelaki mahupun perempuan. Malah mereka akan bersama-sama dalam menerima harta pusaka. Namun begitu, mereka bercanggah dalam cara pembahagian harta pusaka di antara datuk dan saudara-saudara. Percanggahan mereka berlaku akibat daripada kefahaman yang berbeza-beza di kalangan mereka. Akan tetapi ia tidak menjadikan satu kesalahan kepada mereka kerana hukum pembahagian ini tidak jelas dan merupakan hukum melalui ijmac dan juga ijtihad. Antara sahabat yang membincangkan tentang cara pembahagian ini adalah Zayd bin Thabit, cAli bin Abi Talib serta Ibn Mascud. Mereka merupakan ulama yang pakar dalam bidang perwarisan harta pusaka. Kajian ini menyebutkan cara-cara pembahagian yang dijalankan oleh mereka serta contoh-contoh supaya lebih mudah untuk difahami.


 

    Namun demikian, kajian ini turut menyentuh kes-kes pengecualian tentang persaingan antara datuk dan saudara-saudara serta pandangan-pandangan fuqaha' berikutan dengan kes ini serta cara-cara pembahagian pusaka jika kes ini berlaku pada ahli waris dan juga contoh-contoh penyelesaiannya. Antara kes yang melibatkan datuk dan saudara-saudara ialah kes al-Kharqa', al-Akdariyyah,
al-Mucaddah dan juga al-Hamziyyah. Kes al-mucaddah ini terbahagi kepada beberapa cabang lagi iaitu al-cAshariyyah, al-cIshriniyyah, al-Muktasarah dan al-Tiscinniyyah. Nama al-Kharqa' diperolehi akibat berlaku pandangan sahabat seolah-olah telah dikoyakkannya ataupun kes ini telah memecah-belahkan pandangan sahabat, dinamakan al-Akdariyyah pula kerana si mati berasal daripada Akdar dan dinamakan dengan al-Hamziyyah pula kerana dalam kes ini si mati meninggalkan tiga orang nenek.


 

Disamping itu juga, turut disentuh dalam kajian ini ialah tentang perbezaan dan persamaan datuk dengan bapa serta kedudukannya. Datuk dan bapa mempunyai perbezaan dan juga persamaan jika diteliti. Persamaan antara datuk dan bapa ialah mempunyai tiga keadaan iaitu mendapat 1/6 jika si mati mempunyai anak lelaki atau anak lelaki kepada anak lelaki atau ke bawah, mendapat 1/6 dan casabah (baki) jika si mati mempunyai anak perempuan atau anak perempuan kepada anak lelaki atau kebawah dan juga mendapat casabah (baki) jika si mati tidak mempunyai anak secara mutlak (lelaki atau perempuan) atau tidak mempunyai anak lelaki atau perempuan kepada anak lelaki (cucu) atau ke bawah. Perbezaan antara mereka pula ialah jika saudara-saudara lelaki atau perempuan seibu sebapa (al-ikhwah al-ashiqqa' atau al-akhawat al-shaqiqat) atau sebapa (al-ikhwah atau al-akhawat li-ab) ada bersama datuk, bapa akan menghijab (menghalang) mereka semua daripada menerima pusak, sementara datuk pula hanya akan berkongsi pusaka bersama mereka, dalam kes Umariyatain, jika tempat bapa digantikan oleh datuk, maka ibu memperoleh satu pertiga (1/3) pusaka bukannya satu pertiga (1/3) baki sebagaimana jika dia bersama bapa dan bapa akan menghijab ibunya (nenek) tetapi datuk tidak. Datuk juga berbeza dengan saudara-saudara dan perbezaan itu juga turut dimuatkan dalam kajian ini.


 


 


 

RUJUKAN


 

Al-Quran.


 

Abdul Rashid Hj. Abdul Latiff. 1997. Hukum pusaka dalam Islam; Satu kajian perbandingan. Kuala Lumpur: Penerbitan hizbi dan al-hidayah publisher.


 

    cAbd Allah Muhammad bin Ismail ibn al-Mugyrah bin bardizbah al-Bukhari. Kitab al-fara'id; Bab mirath al-walad min abih wa ummih. Sahih al-Bukhari.


 

Abu cAbdillah Sayyid ibn Kasrawi ibn Hasan. 1418H/1997M. Mawsucah athar al-sahabah. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.


 

Abu Dawud Sulayman bin al-cAshcath. 1420H/1999M. Sunan Abi Dawud; Bab ma ja' fi mirath al-jadd. Kaherah. jld 3: Dar al-Hadis.


 

Ahmad cAbd al-Jawwad. 1419h/1998M. Usul cilm al-mawarith. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.


 

    Badran Abu al-Aynayn Badran. 1985. al-Mawarith wa al-wasiyyah wa al-hibah fi al-Sharicah al-Islamiyyah wa al-Qanun. Iskandariah: Mucassasah Syabab al-Hawiah.


 

Al-Bayhaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husayn. 1414H/1994M. al-Sunan al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.


 

    Mohd. Redzuwan Awang. Undang-undang & Pentadbiran pusaka, wasiat & wakaf. Bangi: Pendidikan Jarak Jauh UKM.


 

Dr Mustofa Al-Khin, Dr. Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji. 2005. Kitab Fikah Mazhab Syafici; Wakaf, Wasiat, Fara'id. Kuala Lumpur. Jil 5: Pustaka Salam Sdn. Bhd.


 

    Halid dan Abdul Hakim. 2000-2001. Hukum Pusaka. Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyyah.


 

Ibn Abi Shaybah, cAbdullah ibn Muhammad. 1409h/1989M. al-Kitab al-musannaf fi al-ahadith wa al-athar. Beirut: Dar Taj.


 

Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmad. 1416H/1996M. al-Mughni, Kaherah. juz 8: Dar al-Hadith.


 

Ibn Rushd, Muhammad Ibn Ahmad. 1416H/1996M. Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid. Beirut. jil 5: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.


 

Ibrahim Anis, cAbd al-Halim Muntasir, cAtiyyah al-Sawalihi & Muhammad Khalf Allah Ahmad. 1392H/1972M. al-Mucjam al-wasit. t.tp.: t.pt.


 

Jumcah Muhammad Barraj. t.th. Ahkam al-mirath fi al-shaicah al-Islamiyyah. Amman: Dar al-Fikr.


 

Al-Jurjani, cAli ibn Muhammad. 1418H/1998M. Kitab al-tacrifat. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy.


 

Al-Kalwazani, Mahfuz ibn Ahmad. 1417H/1996M. Kitab al-tahdhib fi al-fara'id. Jeddah: Dar al-Kharraz.


 

    Masa Fatullah Harun. 1985. Masalah Wasiat dan Fara'id. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.


 

Mohamad Zamro Muda, Mohamad Ridzuan Awang. 2006. Undang-undang pusaka Islam; Perlaksanaan di Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.


 

Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji. 1408H/1987M. al-Fiqh al-manhaji cala madhhab al-Shafici. Damshiq. Jil 5: Dar al-Qalam.


 

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharf. t.th. Rawdat al-talibin. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.


 

    Noresah bte Baharom. 2000. Kamus dewan edisi ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


 

    al-Sabuni, Muhammad cAli. 1969. al-Mawarith fi al-sharicah al-Islamiyyah cala daw al-kitab wa al-sunnah. Damshiq: t.p.


 

Al-Sabuni, Muhammad cAli. 1413H/1993M. al-Mawarith fi al-sharicah al-Islamiyyah. Damshiq: Dar al-Qalam.


 

al-Sibaciyy, Mustafa. 1417H/1997M. Sharh qanun al-ahwal al-shakhsiyyah. al- Beirut. jld 2: Maktab al-Islamiyy.


 

    Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. 1973. Fiqhul mawaris; Hukum-hukum warisan dalam syari'at Islam. Jakarta: Bulan Bintang.


 

    Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah. 1986. al-Mirath fi al sharicah al-Islamiyyah. Beirut: Mucassasah al-Risalah.